MK Tolak Uji Materiil Aturan Penahanan di KUHAP

Editor: Mahadeva WS

283
Sidang uji materiil UU KUHP - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk seluruhnya dalam uji materi UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penolakan dilakukan dengan dasar pejabat mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dengan syarat bertindak secara sangat hati-hati.

Selain itu, penahanan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat secara tidak langsung. “Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan terhadap uji materiil UU KUHAP di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/5/2018).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan, dalam perspektif hukum HAM adalah hak yang diakui secara universal. Pada hakikatnya, adanya pembatasan-pembatasan tertentu diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Meskipun, penahanan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat secara tidak langsung. “Namun, terhadap pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan juga dipersyaratkan untuk bertindak secara sangat hati-hati. Oleh sebab itu, sebenarnya kata kunci tindakan penahanan dalam sistem peradilan termasuk di Indonesia adalah suatu tindakan yang baru dapat dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan, meskipun permohonan hanya berkaitan dengan sebagian yaitu Pasal 7 di frasa sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 sepanjang kalimat “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, namun hakikat yang dipermasalahkan Pemohon adalah esensi penahanan.

“Berkenaan dengan pendapat lain Pemohon berpendapat tindakan penyitaan saja ada fungsi kontrol, sementara tindakan penahanan adalah berupa pembatasan kemerdekaan orang dan sangat sensitif dengan HAM justru tidak ada mekanisme kontrolnya. Mahkamah berpendapat tindakan penyitaan terhadap benda tidak bergerak wajib didahului dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri karena terhadap benda tersebut belum tentu hak tersebut membuktikan kepemilikan seseorang dari tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana,” jelasnya.

Dengan demikian, argumentasi Pemohon yang membandingkan tindakan penahanan dan penyitaan adalah tidak relevan. Sebab, adanya tindakan penahanan bukan tidak ada mekanisme kontrol. Tetapi jelas ada lembaga praperadilan yang di dalamnya termasuk menguji keabsahan penyitaan.

Uji materil UU KUHAP diajukan oleh Sutarjo yang berprofesi sebagai pengacara. Pengajuan dilakukan dengan mendalilkan bentuk perlindungan terhadap martabat seseorang salah satunya diwujudkan dengan adanya jaminan hak seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Pasal 9 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. Menurut Pemohon, penahanan adalah perampasan kemerdekaan seseorang dan seharusnya pembentuk UU memberikan kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Apabila seorang tersangka kooperatif, tidak mempersulit penyidikan, tidak melarikan diri dalam penyidikan, penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap saja bisa melakukan penahanan. Faktanya, katanya, sering kali kewenangan penahanan menjadi sarana transaksional, tergantung dari penyidik maupun JPU. Namun demikian, dalam hal ini, tersangka tidak diberikan hak untuk membela diri agar tidak dilakukan penahanan.

Baca Juga
Lihat juga...