Negara Wajib Beri Informasi pada Publik

Editor: Koko Triarko

180

GIANYAR — Pemerintah sebagai badan publik harus mampu memberikan informasi yang tepat, akurat dan akuntabel kepada masyarakat. Apalagi, saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yaitu UU No.14/2008 dan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Cokorda Gede Rai Widiarsa, dalam sosialisasi PPID di Aula Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Senin (21/5/2018).

“Dalam Undang-undang Pelayanan Publik, ditetapkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, ditegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, di samping itu hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia”, kata Cok Rai Widiarsa.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Cokorda Gede Rai Widiarsa. -Foto: Sultan Anshori.

Ia menambahkan, sebagai implementasi dari UU Keterbukaan Informasi, setiap kementerian, lembaga daerah diharuskan membentuk pejabat pengelolaan  informasi dan dokumentasi atau PPID Utama dan PPID Pembantu.

Menurutnya, PPID dan PPID pembantu sebagai badan publik wajib menydiakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

“Lewat sosialisasi ini, kami harap PPID dan PPID Pembantu dapat memahami tugas dan fungsinya, sehingga mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan”, tegasnya.

Cok Rai Widiarsa juga menjelaskan, badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, serta dikelola secara baik dan efisien, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah.

“Saya berharap, agar setiap pejabat pengelola informasi publik benar-benar menguasai peraturan yang ada, mengenai peraturan keterbukaan informasi, jadi masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang tepat, akurat sesuai kebutuhan”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, DR. Yudi Agusta, memberikan pemahaman tentang tentang Statistik Sektoral.

Menurutnya, statistik sektoral berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara mandiri, atau bersama-sama dengan BPS.

Dalam kesempatan ini, penyampaian statistik sektoral  tujuannya menyamakan konsep satu data, termasuk di dalamnya standar dan instrumen yang digunakan dalam pengolahan data tersebut.

“Perlunya ada penyamaan standar yang digunakan, agar seandainya masyarakat yang mencari data ke tempat atau instansi badan publik, agar tidak mendapatkan data atau angka yang berbeda-beda”, ujar Yudi Agusta.

Ia menambahkan, tujuan dari pemaparan statistik sektoral adalah sebagai langkah awal dalam mewujudkan ‘Gianyar Satu Data’ dan pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya ‘Satu Data Indonesia’.

Sosialisasi PPID diikuti oleh Tim PPID Utama dan beberapa dari OPD terkait.

Baca Juga
Lihat juga...