Nelayan di Sikka Tidak Dapat Program Bantuan

Editor: Mahadeva WS

307

MAUMERE – Banyak desa nelayan di Kabupaten Sikka baik di peisisir pantai utara maupun pantai selatan laut Flores, belum memiliki program nelayan.  Termasuk program dana desa bagi peningkatan kesejahteraan para nelayan.

Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) Carolus Winfridus Keupung. Foto : Ebed de Rosary

“Desa-desa nelayan di kabupaten Sikka tidak ada yang memiliki program khusus tentang nelayan. Ada nelayan yang mendapat bantuan tetapi tidak lengkap seperti bantuan sampan tapi tidak ada mesin motornya,” sebut Ketua Wahana Tani Mandiri Carolus Winfridus Keupung, Kamis (17/5/2018).

Sementara membandingkan antara nelayan dengan petani, Winfridus menyebut investasi nelayan lebih tinggi. Nelayan butuh banyak dana untuk beli perahu, mesin dan alat tangkap sehingga banyak nelayan yang beralih profesi menjadi petani.

“Banyak nelayan yang tidak mendapat Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) sementara petani masih banyak yang dapat dan kalau tidak ada raskin masih ada ubi atau pisang. Kalau nelayan kalau tdak ada raskin mereka tentu harus mengutangnya bila tidak mempunyai uang,” jelasnya.

Selama setahun Winfridus melihat berbagai persoalan nelayan di Sikka membutuhkan perhatian. Dan untuk tahap awal, diharapkan pemerintah desa melakukan pendataan para nelayan tersebut. Pendataan dibutuhkan agar para nelayan bisa mengakses bantuan.

Kepala Desa Waihama Kecamatan Doreng Vitalis Julianus mengatakan, usulan bantuan kapal penangkap ikan dan alat tangkap yang diajukan desa dalam Musrembang maupun lewat Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sikka dan lainnya sangat sulit didapat.

“Kelompok nelayan di desa kami hanya mendapat tiga unit kapal penangkap ikan ukuran kecil. Dan dari bantuan tersebut, dua kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap. Persoalan lainnya, wilayah pantai selatan ombaknya cukup besar sehingga sulit melabuhkan perahu akibat banyak bebatuan berukuran besar di pesisir pantai,” tuturnya.

Selain itu akses jalan darat yang masih belum diaspal membuat transportasi agak terkendala. Hal itu membuat nelayan sangat kesulitan mendistribusikan hasil tangkapan untuk dijual ke kota Maumere.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Wairterang Sul Mario menyebut, di desanya terdapat sembilan kelompok nelayan. Pemerintah desa terus mendorong nelayan untuk masuk di dalam kelompok, tetapi hanya beberapa nelayan saja yang bersedia. “Ada nelayan yang betul-betul nelayan tetapi tidak masuk dalam kelompok sementara beberapa kelompok nelayan yang tidak aktif itu mereka tidak benar-benar sebagai nelayan. Di musim hujan mereka menjadi petani,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah desa mencoba mengajukan usulan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Sikka untuk mendapat bantuan alat tangkap. Namun, hingga kini usulan tersebut belum ditanggapi. Hanya mendapat satu kapal yang dipergunakan sebagai kapal pemantau kondisi di perairan Teluk Maumere.

Baca Juga
Lihat juga...