Nilai Ganti Rugi Lahan Waduk Napun Gete Tinggi

Editor: Mahadeva WS

204

MAUMERE – Nilai ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Napun Gete di Desa Ilinmedo dan Werang di Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka tergolong sangat tinggi. Kondisi tersebut membuat dana yang disiapkan pemerintah daerah dari ABPD tidak mencukupi.

Fredy Guling,konusltan supervisi PT.Indra Karya yang mengawasi pembangunan waduk Napun Gete. Foto : Ebed de Rosary

“Pemda Sikka tidak salah. Memang perhitungannya pembayaran ganti rugi lahan untuk waduk ini berdasarkan harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Tetapi ternyata perhitungan tim apraisal harganya sangat tinggi, sehingga dana yang sudah disiapkan kurang,” sebut Konusltan Supervisi PT. Indra Karya Fredy Guling, Senin (28/5/2018).

Harga jualnya sangat tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan harga lahan di Jawa, maka masih rendah harga di Pulau Jawa. Tetapi lewat komunikasi yang dilakukan ke kementrian, serta berdasarkan beberapa masukan, akhirnya disepakati pencairan dana Rp40 miliar lebih dari pemerintah pusat.

“Menang ada empat warga yang melakukan penutupan lahan dan tiga warga merupakan pemilik lahan sementara seorang lainnya bukan pemilik lahan. Kalau tidak bisa dibuka maka pekerjaan kami terhambat dan ini proyek nasional yang dicanangkan presiden Jokowi,” jelasnya.

Pihak kontraktor kata Fredy, sudah melakukan pendekatan lewat masyarakat melalui Forum Petani Napun Gete. Termasuk pendekatan melalui pemimpin agama agar warga memahami proses yang berlangsung. “Masyarakat pemilik lahan minta semua sisa keuangan dibayar sekaligus. Padahal semua proses pencairan dana-kan harus sesuai aturan yang berlaku. Ini yang belum dipahami masyarakat,” tegasnya.

Ketua Forum Petani Napun Gete Paulus Yan Sani menjelaskan, penutupan lahan di lokasi pembangunan Waduk Napun Gete oleh tiga warga pemilik lahan sudah dilakukan selama 15 hari. Dan sebelumnya sudah dilakukan pendekatan secara intensif sehingga akhirnya pemilik lahan bersedia membuka lokasi yang ditutup.

‘Sebelum penutupan kami sudah agendakan lakukan pertemuan tetapi warga langsung ke lokasi dan melakukan proses penutupan lahan. Ada warga yang memiliki warisan tanah di tempat itu tetapi merantau dan tidak mengetahui permasalahan sebenarnya,” ungkapnya.

Forum yang dibentuk melakukan fasilitasi antara pemerintah dan warga. Forum menjadi ruang komunikasi kepada warga mengenai pembebasan lahan dan proses pembayaran ganti ruginya. Tentu semua itu ada tahapan dan syarat yang harus dipenuhi.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.