Ombudsman Berharap PPDB di NTB Bebas Pungli

Editor: Koko Triarko

225
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim/Foto: Turmuzi

MATARAM – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun ajaran 2018, diharapkan bisa berlangsung jujur dan transparan, serta bebas praktik pungutan liar dan percaloan.

“Harapan kita supaya selama proses PPDB 2018 ini, tidak ada ditemukan praktik pungli dan percaloan di setiap sekolah, terutama sekolah-sekolah yang dianggap favorit” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, di Mataram, Kamis (17/5/2018).

Dengan demikian, hasil PPDB yang didapatkan nantinya benar-benar sesuai ketentuan yang ditetapkan, di mana kelulusan ditentukan berdasarkan urutan nilai hasil tes, bukan hasil percaloan atau karena pungli.

Pelaksanaan PPDB secara transparan dan sesuai prosedur juga memungkinkan semua peserta didik dari kalangan masyarakat mana pun dan yang tidak mampu memiliki kesempatan sama, selama nilai hasil tes bagus.

“Selama ini yang sering terjadi, kelulusan dalam proses PPDB kerap dilakukan melalui percaloan atau pungli, sehingga masyarakat tidak mampu, meski nilai anaknya bagus, tapi karena tidak ada uang tidak lulus, ini kan jelas tidak adil dan menyalahi ketentuan”, terangnya.

Adhar pun memastikan, selama proses PPDB berlangsung, pihaknya akan intens melakukan pemantauan di lapangan dan tidak segan merekomendasikan sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran untuk ditindak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB juga memastikan tidak akan ada lagi praktik pungli maupun percaloan di sekolah terutama PPDB.

Ia pun telah bersurat kepada semua kepala sekolah, supaya tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang melanggar ketentuan.

“Kepada masyarakat, supaya ikut melakukan pemantauan, kalau ada menemukan praktik pungli atau percaloan bisa melaporkan untuk diberikan tindakan”, katanya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.