Pelibatan KY di Promosi dan Mutasi Hakim Kurang Disetujui

Editor: Mahadeva WS

182
Suasana Test Wawancara Terbuka seleksi Calon Hakim Agung oleh Panel Komisi Yudisial (KY) di Gedung KY Jakarta - Foto: M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Ada wacana Komisi Yudisial (KY) akan dilibatkan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Hal itu ditegaskan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman di mana KY diberikan kewenangan dalam proses mutasi hakim dengan memberi rekomendasi kepada MA.

Menanggapi hal tersebut Calon Hakim Agung (CHA) yang sudah selesai mengikuti wawancara terbuka oleh KY dan Panel Ahli, berpendapat kurang setuju dengan keterlibatan KY dalam promosi dan mutasi hakim di MA.

CHA Agung Imron Rosyadi menyebut, kewenangan KY sudah tertuang di pasal 24B UUD 1945 yang menjamin kewenangan KY dengan fungsi kontrol terhadap lembaga yudikatif. “Karena itu, aturan turunannya sebenarnya harus dikembalikan kepada konstitusi. Melihat adanya perbedaan penafsiran kata dapat dalam kewenangan MA harus diluruskan dengan cara mendiskusikan atau duduk bersama agar kata dapat bisa dirumuskan secara baik dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan,” kata Imron di Gedung KY Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Hanya saja Imron setuju jika KY terlibat dalam proses mutasi dan promosi hakim sepanjang untuk menjaga kewibawaan dan martabat hakim. “Saya setuju saja, tetapi harus diatur secara baik, agar tidak terjadi overload dan masih dalam koridor menjaga KEPPH. Implementasi kewenangan ini diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih,” sebutnya.

CHA lainnya Cholidul Azhar berpendapat, saat ini peradilan sudah menjadi satu atap yang berpuncak di MA. Sehingga tidak perlu adanya keterlibatan KY dalam promosi dan mutasi hakim karena selama ini prosesnya sudah berjalan baik.

“Dulu memang sewaktu masih dua atap mungkin bisa. Tapi sejak reformasi saat ini telah satu atap di MA. Dan selama ini sistem promosi dan mutasi hakim masih berlangsung relatif baik, dan jika kewenangan itu beralih ke lembaga lain, maka pelu kajian yang cukup dan sepanjang yang saya tahu kewenangan KY hanya menyangkut KEPPH, tidak ada hal lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, proses seleksi wawancara CHA yang dilakukan oleh Anggota KY dan Panel Ahli yang terdiri dari dari unsur pakar/negarawan ada Bagir Manan dan mantan hakim agung yakni Ahmad Kamil (Agama), Iskandar Kamil (Militer), Soeharto (Pidana) dan Mohammad Saleh (Perdata).

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.