Pemerintah Diminta Sosialisasikan Tahapan Sertifikasi Halal

Editor: Mahadeva WS

288

JAKARTA – Indonesia Halal Watch (IHW) terus mengedukasi dan mensosialisasikan sertifikasi halal sesuai Undang-undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, IHW menyampaikan rekomendasi terkait UU JPH kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Kamis (3/5/2018) lalu. “Rekomendasi itu terkait dengan mandatory sertifikasi Halal, perlu dilakukan peninjauan kembali batas pelaksanaan UU JPH dan road map mengenai pelaksanaan, peningkatan sosialisasi dan edukasi ke pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” kata Ikhsan, Selasa (22/5/2018).

Rekomendasi lain yang disampaikan adalah, segera diterbitkannya Peraturan Pelaksana (PP) JPH agar UU JPH dapat dijalankan. Hal itu untuk memberikan kejelasan serta peran aktif dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan bagaimana skema proses sertifikasi halal.

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah, sosialisasi tahapan pelaksanaan berupa pemberian panduan praktis tahapan-tahapan sertifikasi halal. Para pelaku usaha sepakat agar pemerintah menjalankan pasal 59 dan pasal 60 UU JPH.

Pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan tata cara MUI melalui LPPOM-MUI. Hal itu dikarenakan BPJPH sampai saat ini belum siap untuk melakukannya. Selain itu,  juga diperlukan ketentuan yang jelas peralihan penggunaan logo halal MUI ke logo halal BPJPH agar tidak terjadi tumpang tindih logo. “Jika terjadi perubahan logo halal, maka diberikan tahapan untuk produk yang sudah beredar dan bersertifikasi, sehingga tidak merugikan dunia usaha,” ujar Ikhsan.

Pelaku industri terutama untuk produk obat vaksin, produk biologi maupun suplemen menurutnya, juga harus diberikan tahapan pelaksanaan sertifikasi halal. Hal ini mengingat begitu kompleksnya proses pembuatan obat dan farmasi. Disarankan, agar BPJPH bersinergi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Upayanya dilakukan dengan menerapkan sistem sertifikasi online dengan mengacu kepada sistem yang telah digunakan oleh LPPOM MUI. Yaitu sistem CEROL agar dalam masa peralihan pelaku usaha tidak dirugikan. Namun demikian, masalah yang harus dihadapi dalam pemberlakuan UU JPH adalah BPJPH yang dibentuk dan di bawah kementerian.

Dimana pada pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya, dapat dianggap sebagai pembatasan impor dan perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah. “Ini  dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif dalam pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia,” ungkapnya.

Sehingga, pemerintah harus siap untuk menghadapi gugatan-gugatan dari negara yang meratifikasi WTO sebagai konsekuensi sertifikasi halal yang diterbitkan oleh pemerintah.  Mengingat kedudukan BPJPH dibawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu dapat menjadi pemicu negara anggota WTO mengajukan sengketa perdagangan internasional. Dalam bentuk gugatan atas tindakan yang melanggar ketentuan perdagangan bebas, yang selama ini diterapkan di hampir di seluruh negara di dunia.

Untuk menghindari gugatan dan sengketa, Indonesia harus menyesuaikan regulasi dan peraturan yang sudah ada dan berlaku. “Sehingga kepentingan Indonesia dalam melindungi bangsa dan negara terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Contohnya, kasus gugatan Brazil kepada Indonesia mengenai pengimporan daging ayam dan produk-produk dari ayam ke Indonesia. Salah satu poinnya, UU JPH No.33/2014 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Brazil menganggap, UU tersebut sebagai cara untuk melarang impor daging ayam dan produk-produk ayam. Bahwa persyaratan penyembelihan dan pelabelan halal bersifat diskriminatif. Selain itu, Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan permohonan konsultasi dengan Indonesia ke WTO mengenai tindakan-tindakan tertentu yang dikenakannya pada impor produk hortikultura, hewan dan produk hewani.

Beberapa kebijakan yang diprotes oleh kedua negara tersebut adalah tindakan rezim perizinan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Serta tentang tindakan larangan dan pembatasan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan melalui pensyaratan impor pada ketidakcukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Baca Juga
Lihat juga...