Pemerintah Harus Punya Desain Profesional Tangani Terorisme

192
Pengamanan, ilustrasi -Dok: CDN

MEDAN – Pemerintah dinilai harus memiliki desain dalam penanganan tindak pidana terorisme yang lebih profesional, sehingga penanganannya dapat lebih mengedepankan cara-cara kemanusiaan.

“Kita ini hidup di negara hukum, dan hukum adalah ‘panglima’. Saya keberatan dengan cara-cara begini, besok-besok saya yang terbiasa menggunakan sarung dan berjanggut ini pun akan dicurigai sebagai teroris,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, di Medan, Rabu (16/5/2018).

Hal itu ia sampaikan menanggapi viral-nya video anak pesantren di tempat umum diperiksa oleh petugas layaknya pelaku tindak kriminal.

Menurut dia, hal itu yang sejak awal dikhawatirkan menyusul peristiwa bom di Surabaya, karena yang hanya akan menjadi korbannya adalah umat Islam.

Pihaknya mempertanyakan orang-orang yang menggunakan atribut keislaman berupa sarung, cadar atau bahkan yang berjenggot selalu menjadi sasarannya, misalnya di Tanjung Balai, yang tersangkanya belum tentu pelaku terorisme, tetapi sudah ditembak mati.

Hal itu tidak benar, harusnya ditangkap dan diadili dan setelah terbukti bersalah baru dijatuhkan hukuman sesuai undang-undang.

Cara-cara seperti itu yang menurut dia bisa memunculkan persepsi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dalam melakukan pengangkatan tindak pidana terorisme.

Jika langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanganan tindak pidana terorisme seperti sekarang ini, yang muncul adalah kebencian karena dianggap diskriminatif.

Yang bersarung itu identik dengan kaum santri dan yang bercadar juga mereka yang taat menjalankan syariat sesuai keyakinnya.

“Apakah kemudian dugaan demi dugaan itu harus menyasar ke mereka yang secara zahir terlihat taat menjalankan agama dan kepercayaannya? Pemerintah harus punya desain penanganan tindak pidana terorisme yang lebih profesional dan mengedepankan kemanusiaan,” katannya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...