Pemprov DKI-KPK Luncurkan Renaksi Pemberantasan Korupsi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

274

JAKARTA — Gubernur Anies Baswedan meluncurkan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi) Pemberantasan Korupsi, kerja sama antara Pemprov dengan lembaga anti rasuah untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Anies, peluncuran Renaksi Pemberantasan Korupsi ini bertujuan agar pihaknya dapat melakukan pencegahan secara sistematis. Hal tersebut sangat penting bagi DKI Jakarta karena daerah tersebut memiliki beberapa faktor yang membuka peluang terjadinya korupsi.

“Jakarta juga memiliki anggaran pemerintah yang besar, sehingga aktivitas belanja pemerintah juga lebih banyak. Oleh karena itu saya gembira dengan adanya dukungan KPK RI,” ujarnya di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Selain itu, Anies menuturkan, Renaksi Pemberantasan Korupsi ini salah satu program yang menarik dalam pengembangan mekanisme online data, sharing antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP) dengan SKPD terkait.

Dengan adanya pengembangan sistem ini, nantinya SKPD pengawas akan dapat melakukan monitoring secara tepat waktu dan dapat melakukan penindakan segera jika ada pelanggaran.

“Contohnya jika ada laporan pelanggaran terhadap IMB, maka dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan akan dapat secara cepat melakukan pengecekan data dan kemudian menindaklanjutinya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan program penyelamatan Aset Pemerintahan Daerah merupakan salah satu target utama dalam renaksi pemberantasan korupsi.

Menurutnya, pada tahun 2016 lalu laporan keuangan Pemprov DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan status wajar denhan pengecualian (WDP). Namun masih banyak aset yang belum jelas dengan status keberadaannya.

“Jumlah aset Pemprov DKI saat ini mencapai kurang lebih Rp 400 Triliun. Namun banyak aset yang belum jelas status keberadaannya, tidak tercatat, belum bersertifikat dan bahkan hilang diakui oleh orang lain,” ujar Bambang.

Untuk menindaklanjuti percepatan penyelesaian, target pencapaian dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi ini Anies telah membentuk Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Renaksi Pemberantasan Korupsi.

Ditambahkan Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang, pihaknya mengapresiasikan Renaksi Pemberantasan Korupsi Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengatakan, pencegahan korupsi merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan oleh KPK RI selain tugas penindakan.

“Renaksi Pemberantasan Korupsi merupakan satu program yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan di KPK RI. Kegiatan ini merupakan tugas pendampingan yang dilakukan oleh KPK RI di seluruh Indonesia,” ujar Saut di tempat yang sama.

Dia berharap dengan adanya program ini Pemda bisa lebih sistematis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

Tim ini dipimpin oleh inspektorat dan terdiri dari SKPD-SKPD terkait dan akan melaporkan perkembangan program secara berkala. Gubernur dan KPK akan ikut mendampingi dan mengawasi program ini sehingga target capaian dapat dilakukan sesuai tenggat waktu yang direncanakan.

Baca Juga
Lihat juga...