Pemprov DKI Raih Predikat WTP

Editor: Koko Triarko

220
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pemeriksaan keuangan tahun anggaran (TA) 2017.
Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengaku bersyukur diraihnya opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017 dari BPK. Anies mengatakan, perolehan opini WTP ini sebagai berkah Ramadan.
“Rasanya seperti betul-betul berkah Ramadan. Ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi Pemprov DKI Jakarta,” kata Anies, seusai rapat paripurna pembacaan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK di Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Menurut Anies, terakhir kali Pemprov DKI mendapatkan opini WTP pada 2012. Anies menyatakan, ada banyak hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, guna mencapai target opini WTP.
“Kita tidak pernah mendapatkan WTP, dan kerja keras beberapa bulan terakhir ini menghasilkan prestasi yang membanggakan. Satu hal yang kami jadikan hikmah dari capaian WTP ini begitu ada kemauan, maka ada jalan. Begitu ada kemauan, ada kerja keras, maka bisa dicapai,” tuturnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan WTP memang menjadi salah satu target yang ingin dicapainya, sejak pertama kali memimpin Jakarta. Mereka setiap minggu selalu memimpin langsung rapat untuk monitoring. Selain itu, Sandi juga rutin melakukan pertemuan dengan BPK.
“Tiap minggu task force yang dipimpin langsung Pak Wagub, melakukan rapat dan monitoring atas semua action plan, pertemuan dengan BPK rutin dan mereka bekerja siang-malam dalam artian sesungguhnya. Waktu itu, sya berdua dengan Pak Wagub, mereview ada 1.700 item yang masih harus direvisi. Waktu itu kita sama-sama bilang, Bismillah mudah-udahan besok hari Jumat semuanya bisa di-cover. Jadi, bimbingan dari BPK sangat instrumental, tapi tak kalah penting adalah komitmen internal untuk membereskan semua catatan yang diberikan BPK,” jelasnya.
Anies berharap, ke depan jajaran Pemprov DKI terus bisa memperbaiki laporan keuangan, sehingga apa yang masih menjadi catatan dari BPK bisa diselesaikan.
“Kemarin saja dalam waktu beberapa bulan bisa, insyaallah ke depan akan lebih baik lagi,” ucap Anies.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah empat kali berturut-turut mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta. Opini WDP itu telah didapatkan Pemprov DKI sejak 2013, 2014, 2015, dan 2016. Namun, tahun ini Pemprov DKI mendapatkan WTP.
Baca Juga
Lihat juga...