Penertiban Tambang Ilegal Tetap Dilakukan Selama Ramadhan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

272

PADANG — Tim terpadu Sumatera Barat penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan tetap melakukan penertiban penambangan ilegal meski berada di bulan Ramadhan.

Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Sumbar yang menjadi ketua tim terpadu, Zul Aliman mengatakan, tidak ada kata libur dalam melaksanakan penertiban tambang ilegal.

Menurutnya, apabila penertiban tambang diliburkan, maka akan sangat bersiko terjadi kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah. Seperti Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabuaten Padang Pariaman, serta sejumlah daerah lainnya yang ada kegiatan tambang.

“Kalau kita libur, kondisi lingkungan baik itu hutan maupun sawah bisa rusak. Untuk itu, kita tetap turun melakukan penertiban terhadap tambang-tambang yang tidak memiliki izin,” katanya, Rabu (16/5/2018).

Zul Aliman
Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Sumbar Zul Aliman. Foto: M. Noli Hendra

Ia menyebutkan ada beberapa daerah di Sumbar yang akan didatangi pada awal Ramadhan, salah satunya di Kota Sawahlunto. Di sana ada laporan masuk bahwa ada kegiatan penambang telah merusak tebing pemakaman pahlawan nasional asal Sumbar, M. Yamin.

Selain itu, pihaknya juga akan mensasar sejumlah daerah di Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, serta Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana di daerah tersebut banyak terjadi kegiatan penambangan galian C yang tidak memiliki izin.

“Sepanjang penertiban yang telah kita lakukan sampai saat ini setidaknya sudah ada sekira hampir ribuan penambang yang telah didatangi. Rata-rata penambang yang ditemukan tidak memiliki izin, kita minta untuk mengurus izin tambang, apabila tidak diberi izin oleh pemerintah karena khawatir terjadi kerusakan alam, maka kepada penambang diminta untuk menghentikan kegiatan penambangannya,” sebutnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengaku saat ini di Sumbar begitu banyak kasus tambang illegal yang berdampak pula kepada bencana dan perusakan kawasan hutan, yang belum dapat ditangani dengan baik di daerah.

Untuk itu, meskipun kewenangan tambang sudah beralih ke provinsi, diharapkan Satpol PP kabupaten dan kota dapat melakukan koordinasi dengan Satpol PP provinsi dalam penertiban tambang yang tidak memiliki izin.

“Saya sudah sering meminta kepada Satpol PP untuk intens turun ke lapangan. Karena jika dibiarkan akan berdampak pada kerawanan kerusakan lingkungan yang dapat bermuara pada bencana alam, lonsor, banjir dan bencana lainnya,” ucapnya.

Baca Juga
Lihat juga...