Pengamat: Sektor Pariwisata Sensitif Terhadap Isu Keamanan

126
Ilustrasi - Pengunjung Kawah Ijen. Dok. CDN

PURWOKERTO — Sektor pariwisata merupakan industri jasa yang sangat sensitif terhadap isu dan gangguan keamanan, kata Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Chusmeru.

“Tragedi teror bom misalnya, juga bisa memiliki dampak bagi sektor pariwisata di Tanah Air, mengingat industri jasa tersebut sensitif terhadap isu keamanan,” katanya di Purwokerto, Rabu.

Ditambah lagi, sejumlah negara telah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warganya yang berada di Indonesia terkait serangan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada akhir pekan lalu.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, pemerintah harus segera melakukan sejumlah langkah.

Pertama, kata dia, tunjukkan dan berikan kepastian bahwa teror bom di Tanah Air telah teratasi dan kondisi keamanan terkendali.

“Selain itu, buat SOP pengamanan destinasi wisata dan objek daya tarik wisata, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas wisatanya,” katanya.

Pemerintah, kata dia, juga perlu merangkul semua biro perjalanan dan pemangku kebijakan lainnya, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk membantu menyosialisasikan bahwa Indonesia telah aman untuk dikunjungi.

“Selain itu, intensifkan promosi wisata, negara-negara yang mengeluarkan travel advice lebih diprioritaskan, dengan pesan bahasa Indonesia aman dan siap untuk dikunjungi,” katanya.

Dan yang utama, kata dia, tunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dan taktis untuk menghentikan aksi teror di Tanah Air.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata menyebut imbauan perjalanan yang dikeluarkan oleh beberapa negara untuk warganya setelah peristiwa pemboman di beberapa titik di Indonesia bukan berarti larangan berkunjung.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan travel advice yang dikeluarkan oleh beberapa negara bukan berarti sebagai “travel warning” atau larangan berkunjung.

“Kemenpar sangat menghargai dan memandang hal tersebut sebagai sebuah kewajiban negara untuk melindungi warganya yang berada di negara lain, bukan sebagai larangan berkunjung,” kata Guntur.[ant]

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.