Perlu Perubahan Paradigma Penanganan Terorisme

Editor: Mahadeva WS

282
Pakar Hukum Pidana Universitas Jember, Dr. Nurul Ghufron SH MH - Foto: Ist/ Makmun Hidayat

JAKARTA – Sejumlah daerah diguncang aksi bom bunuh diri dan pelaku teror terus bergentayangan melakukan penyerangan. Aksinya menyasar markas-markas komando kepolisian. Sementara payung hukum guna pencegahan dan penanganan maksimal terhadap terduga teroris tak kunjung terbit.

Pakar Hukum Pidana Universitas Jember, Dr. Nurul Ghufron SH MH, mengatakan, terorisme tidak bisa didiamkan. Apalagi korban terus berjatuhan. Aksi teror memberikan erefek sangat besar, bukan hanya pada kematian orang-orang yang diteror, tetapi secara ekonomi dan politik Indonesia menjadi terpuruk. “Aksi terorisme ini secara makro, efek dan dampaknya sangat kuat. Investor asing menjadi takut untuk masuk ke Indonesia, dan ekonomi menjadi hancur,” ujarnya saat dihubungi Cendana News, Rabu (16/5/2018).

Dengan kondisi tersebut, Ghufron meminta DPR segera membahas dan mengesahkan revisi revisi Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Selain dari produk hukum, Ghufron menilai, Indonesia harus mampu memberikan perspektif baru terhadap terorisme. “Pendekatan hukum yang selama ini dipandang terorisme sebagai kejahatan, itu perlu perubahan paradigma,” sebutnya.

Ada dua poin yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan paradigma tersebut. Terorisme tidak hanya dipandang sebagai kejahatan dalam ranah pidana. Terorisme harus dianggap sebagai sebuah penyakit sosial yang berasal dari kesalahan pemahaman ideologi. Oleh karenanya, hal tersebut bisa masuk ke agama apapun, tidak hanya Islam.

Perlu upaya preventif yang lebih tepat dengan melakukan pencegahan melalui proses literasasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah, pengajian ataupun dakwah baik yang langsung maupun tidak langsung.

“Saat ini yang namanya dakwah juga masif dilakukan media sosial. Namun kontennya sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang takfiri. Dengan mudahnya membenarkan dan menghalalkan darah orang lain atas dasar bahwa orang  lain tersebut telah kafir karena ketidaksamaan pemahamannya dengan jamaah yang lain,” sebutnya.

Dari sisi penanganan represif, Ghufron yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menyebut, selama ini yang menjadi perdebatan adalah perlu tidaknya memasukan organ TNI sebagai bagian dari aparat untuk turut melakukan tindakan represif.

Dalam penegakan hukum represif terhadap teroris, ada kewenangan untuk penyadapan seperti halnya KPK. “Kita perlu belajar banyak dengan penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK, agar penyadapan itu kemudian tidak melanggar hak asasi warga negara dalam berkomunikasi. Ada prosedur-prosedur yang harus dipelajari,” sebutnya.

Kemudian, perlu ada perubahan sanksi. Publik, para pakar hukum pidana dan pakar HAM, memperdebatkan masih adanya sanksi pidana mati. “Saya tidak masuk pada sanksi atau perlu tidaknya pidana mati. Pidana mati dan pidana berapa tahun pun bagi pelaku terorisme itu bukan persoalan. Jangankan pidana mati, kematian pada saat melakukan aksi bom bunuh diri itu adalah bagian dari tujuan dan alat bagi dirinya. Jadi mereka sudah tidak takut mati,” kata Ghufron.

Dia melanjutkan, mau dipidana seberat apapun dan bahkan pidana mati, itu bukan hal yang menakutkan dan tidak pernah akan menjerakan teroris. Untuk itu, perlu didesain bagaimana mereduksi pidana yang sekiranya bisa memanfaatkan pelaku teroris.

Bagaimana pun pengantin dan jaringan-jaringan terorisme adalah jaringan yang sulit ditembus. Oleh karena itu, kalau sudah menangkap satu orang pelaku, target selanjutnya adalah bagaimana membongkar jaringannya. “Kalau pelaku teroris dihukum pidana mati sekejam apapun, Dia tidak takut apa pun karena kematian itu bagian instrumen dan risiko yang Dia tanggung,” ujarnya.

Perlu dipikirkan kembali bagaimana cara agar orang-orang yang ditangkap diindoktrinasi secara berkebalikan dari indoktrinasi yang pernah dialami sebelumnya. Hal itu dibutuhkan agar bisa membongkar jaringan-jaringan yang masih tertutupi.

Koordinasi dengan stakeholders juga perlu dilakukan, baik bersama Kementerian Agama atau apapun yang memungkin mereka bisa membongkar jaringan. “Kita perlu berpikir ulang, mereka bisa kita gunakan untuk membongkar jaringan-jaringan yang selama ini tertutupi dengan kode atau sandi terterntu,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.