Persidangan Kasus Dugaan Korupsi BLBI, Berlanjut

Editor: Koko Triarko

256
JAKARTA – Persidangan lanjutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kembali digelar di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan, Yanto, memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan atau eksepsi pihak pengacara sekaligus kuasa hukum terdakwa. Dengan demikian, persidangan kasus perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kembali dilanjutkan.
“Majelis Hakim memutuskan, untuk menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak kuasa hukum saudara terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, dengan demikian persidangan kembali dilanjutkan” kata Yanto di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Majelis Hakim menyatakan, Pengadilan Tipikor Jakarta mempunyai hak atau kewenangan dalam mengadili kasus perkara tersebut. Pernyataan ini membantah pendapat pihak kuasa hukum terdakwa, yang mengiginkan agar persidangan kasus perkara BLBI digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan, bahwa surat dakwaan dari tersebut telah disusun sedemikian rupa oleh pihak JPU KPK, dengan cermat dan jelas. Maka, dakwaan JPU KPK tersebut telah memenuhi persyaratan, baik secara formil maupun materiil.
Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa SAT menyampaikan nota keberatan atau eksepsi terkait dakwaan yang disampaikan oleh JPU KPK. Menurut pihak pengacara, dakwaan JPU KPK tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat formil maupun meteriil.
Menurut  rencana, persidangan lanjutan akan kembali dilanjutkan pekan depan, 6 Juni 2016, dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.
SAT ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Saat itu, SAT masih menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Penerbitan SKL diduga berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp3 triliun.
Baca Juga
Lihat juga...