Predikat WTP DKI, Anggota V BPK: Masih Ada Masalah

Editor: Koko Triarko

262
JAKARTA – Meski BPK RI, menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Namun, masih ada sejumlah permasalahan di dalam laporan pertanggungjawaban itu.
Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, Isma Yatun, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas predikat WTP tersebut. Menurutnya, pencapaian itu berarti ada peningkatan pada tahun sebelumnya.
“Pencapaian tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujar Isma, dalam penyerahan LHP BKP RI dan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Menurutnya, peningkatan itu karena selama beberapa tahun terakhir, BPK telah memberikan rekomendasi terus-menerus kepada Pemprov, yang kemudian diindalanjuti.
Isma mengatakan, beberapa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pemprov DKI telah membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset.
“Di beberapa tahun terakhir, atas rekomendasi itu Pemprov DKI Jakarta membuat satuan kerja organisasi, yaitu Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Dari mulai pembentukan organisasi Sumber Daya Manusia sampai sistem dengan adanya inventaris barang. Dari beberapa tahun terakhir tersebut, sampailah laporan keuangan TA 1017 berdasarkan kompleksitas yang luar biasa atas aset terap tersebut. Pemprov DKI Jakarta dengan sangat serius bisa menindaklanjutinya,” paparnya.
Isma berharap, hal ini menjadi momentum untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, kata Isma, masih ada sejumlah permasalahan di dalam laporan pertanggungjawaban itu. Di antaranya temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI, antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasos fasum dan penagihan kewajiban fasos fasum belum optimal,” jelasnya.
Permasalahan itu mengenai penatausahaan belanja dan kas atas dana bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional pendidikan yang belum memadai. Selain itu, terdapat temuan lain yang bermasalah, tetapi masih tergolong kepatuhan, yakni keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan gedung puskesmas.
“Hal itu menghambat pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Isma.
Kemudian BPK memberikan waktu selama 60 hari kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
“Setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” tuturnya.
BPK meminta, pencatatan dan pengamanan aset DKI serta pengelolaan anggaran lebih baik lagi ke depan.
Baca Juga
Lihat juga...