Raih WTP, Indikator Kemakmuran Bali di Atas Nasional

Editor: Mahadeva WS

222

DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut menjadi raihan kelima kalinya secara berturut-turut.

Pemberian predikat tersebut berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan SAP, efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami Pimpinan BPK RI berkeyakinan untuk memberikan opini untuk Provinsi Bali, Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Provinsi Bali tahun 2017,” ucap Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Harry Azhar Azis, saat Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Bali Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (28/5/2018).

Mantan Ketua BPK RI ini menambahkan, pencapaian kelima kalinya secara berturut-turut tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Bali menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Dan secara khusus Harry menyebut, pihakya memberi apresiasi capaian Bali terhadap empat indikator yang disebutnya sebagai indikator kemakmuran.

“Empat indikator tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, gini ratio dan indeks pembangunan manusia. Di Bali semuanya berada di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi berhasil meraih WTP namun dari empat indikator tersebut hanya satu atau dua yang melebihi rata-rata nasional,” imbuh Mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan rasa syukur atas raihan opini WTP kelima kalinya secara berturut-turut. Menurutnya raihan tersebut semestinya menjadi sebuah keharusan bagi semua instansi. Namun dengan berbagai kompleksitas administrasi keuangan, pencapaian ini merupakan sebuah keberhasilan.

“Capaian ini harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap komitmen, akuntabilitas dan transparansi administrasi keuangan kita,” ucap Pastika.

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama  menyebut, pencapaian tersebut merupakan amanat dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Didalam UU tersebut disebutkan, BPK RI mempunyai kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada lembaga DPRD dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dan kami bersyukur atas raihan ini,” ucap politikus asli Tabanan tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...