Rekomendasi Pembelian BBM di Sikka Merugikan Nelayan

Editor: Mahadeva WS

277

MAUMERE – Rekomendasi pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) baik solar maupun premium yang selama ini diterapkan Pemkab Sikka dirasakan sangat merugikan nelayan.

Nelayan harus membuang waktu dengan melaut untuk mengurus surat rekomendasi agar bisa membeli BBM yang dibutuhkan untuk melaut. “Rekomendasi sangat menghambat nelayan untuk menjalankan aktifitas. Jadi kalau bisa sistim birokrasi dalam hal ini rekomendasi dihentikan sebab waktu terbuang hanya untuk mengurus surat ini,” sebut Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Raymundus Tiwa, Senin (21/5/2018).

Nelayan yang berada di pesisir pantai selatan saat ini harus ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sikka dan Bagian Ekonomi Setda Sikka di Maumere untuk mengurus rekomendasi. Untuk mendapatkan rekomendasi, nelayan harus melakukan perjalanan darat dengan waktu dua sampai tiga jam.

Hal tersebut akan menjadi masalah, bagi nelayan yang selama ini tinggal di pulau-pulau di pantai utara Flores serta yang berada jauh di luat kota termasuk di pesisir pantai selatan pulau Flores.

Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Sikka Paul H.Bangkur. Foto : Ebed de Rosary

Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka Paulus H. Bangkur menerangkan, penerapan harus adanya surat rekomendasi agar nelayan bisa membeli BBM mengikuti ketentuan undang-undang yang mengatur mekanisme tersebut.

BBM untuk nelayan, merupakan BBM bersubsidi maka proses distribusinya perlu adanya rekomendasi. Di Sikka ada masalah, nelayan hanya bisa mengambil BBM bersubsidi di SPDN Wuring dan SPBU Waidoko.

“Hal ini tentu sangat memberatkan para nelayan dari pantai selatan misalnya yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mendapatkan BBM tersebut. Sementara itu kuota BBM bersubsidi untuk nelayan sangat terbatas,” ungkapnya.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan menurutnya, hanya berlaku untuk satu kali pemakaian. Sehingga bila akan melaut, nelayan harus mengurus rekomendasi yang baru. Pelayanan prioritas di kantor DKP Sikka adalah persoalan pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM.

“Menyangkut dihentikan rekomendasi itu sangat tergantung dari undang-undang sebab kalau kami melanggar maka kami akan terkena masalah. Menurut saya, rekomendasi ini merupakan cara kontrol pemerintah agar BBM bersubsidi itu tidak disalahgunakan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk