Sejumlah LSM Uji Materi UU MD3

Editor: Mahadeva WS

278
Suasana sidang uji materi UU MD3 di MK - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Untuk kesekian kalinya UU No.2/2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) kembali di gugat. Kali ini uji materi dilakukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya pada pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245.

Karena ketiga pasal dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon adalah sejumlah LSM, di antaranya Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Lardo Surya Dharma dan 28 warga lainya. Gugatan diajukan dengan kuasa hukum Veri Junaidi.

Pemohon mengajukan uji materil karena menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU MD3 terkait panggilan paksa bagi masyarakat dengan menggunakan polisi, kemudian Pasal 122 huruf i mengenai fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengambil langkah hukum dan atau langkah lain bagi yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR melanggar hak kebebasan masyarakat.

“Hal ini telah melanggar prinsip-prinsip dasar pembentukan UU dan memberikan ancaman kebebasan berpikir setiap warga negara yang mengkritik lembaga DPR sehingga tidak adanya kesamaan hak di depan hukum,” kata Veri Junaidi di depan Panel Hakim konstitusi di Gedung MK Jakarta, Senin (14/5/2018).

Menurutnya, hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 245 yang mengatur pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus mendapat pertimbangan MKD sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin. Aturan tersebut dianggap membuat anggota DPR seakan diperlakukan eksklusif dihadapan hukum.

“Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Sementara itu dari Pemohon yang berbeda, menggugat Pasai 180A dan Pasal 427A huruf (a) UU MD3. Menurut Pemohon, Pasal 427A yang mengatur mengenai Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilu Tahun 2014.

Sedangkan Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat l.

Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan Badan Anggaran DPR dalam mengambil keputusan bersama dengan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat l.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.