Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, MA Minta Masukan

Editor: Mahadeva WS

504
Juru Bicara Hakim Mahkamah Agung (MA) Suhadi - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) secara terbuka menerima saran dan masukan terhadap calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di mana pada tahap sebelumnya, tercatat ada 300 calon telah mengikuti seleksi kualitas secara tertulis di 19 Pengadilan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia pada 16 Mei 2018 lalu.

“Sekitar 300-an calon hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah mengikuti seleksi kualitas, setelah sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administratif. Seleksi kualitas berupa seleksi tertulis ini digelar di 19 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia pada Selasa 16 Mei 2018 kemarin,” kata Juru Bicara MA, Suhadi yang juga Ketua I Panitia Seleksi di Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Adapun materi seleksi ujian tertulis yang diberikan, adalah mengenai pemahaman para calon terkait persoalan Tipikor dan membuat putusan. “Setelah diumumkan kelulusan seleksi tertulis, masyarakat diberi kesempatan menilai dan memberi masukan terkait track record  calon selama 30 hari,” sebutnya.

Setelah itu seleksi dilanjutkan dengan profile assessment oleh lembaga tertentu. Prosesnya akan dilelang sebelum memasuki tahap akhir yakni seleksi wawancara. Setelah pengumuman hasil seleksi kualitas keluar, masyarakat dipersilakan untuk menilai atau memberi masukan terhadap calon hakim ad hoc Tipikor yang bersangkutan.

“Nanti akan kita undang KY, MaPPI FHUI, ICW untuk menilai para calon hakim ad hoc Tipikor. Apakah baik atau tidak, apakah pantas atau tidak menjadi hakim ad hoc Tipikor,” tambahnya.

Suhadi menambahkan, calon hakim ad hoc Tipikor yang mengikuti tes tertulis kali ini paling banyak dari kalanan advokat. Disusul dari kalangan akademisi dan selanjutnya dari profesi lain, seperti mereka yang bekerja di bagian hukum suatu perusahaan atau institusi birokrasi.

“Kita juga tidak memaksakan kuota jumlah hakim ad hoc Tipikor yang dibutuhkan. Bahkan, pernah dalam seleksi hakim ad hoc beberapa tahun lalu tidak ada yang lulus sama sekali. Bahkan pernah hanya memperoleh satu calon saja. Memang beberapa pengadilan saat ini sangat butuh hakim ad hoc Tipikor, tapi karena kita ingin hakim berkualitas dan berintegritas, jadi harus memenuhi semua syarat yang dibutuhkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Pidana dan juga Ketua Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Artidjo Alkostar menginginkan hakim ad hoc Tipikor yang tidak korupsi. Dan untuk itu dijanjikan akan memperketat proses seleksi kali ini. Hal itu disebabkan dalam beberapa kasus ada Hakim Ad Hoc Tipikor hasil seleksi sebelumnya terjerat kasus korupsi. Belum lagi, biaya proses seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor sangat besar, sehingga diharapkan bisa menjaring calon yang berkualitas dan berintegritas.

Baca Juga
Lihat juga...