Syamsul Bahri: Bagi Koruptor Tidak Ada Restorative Justice

Editor: Mahadeva WS

323
Dr. Syamsul Bahri, SH, MH - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Restorative justice merupakan sebuah upaya melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama  memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dari masalah tersebut di masa yang akan datang.

Dengan fungsinya tersebut, restorative justice bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan penjara saat ini. Namun bagi Dr. Syamsul Bahri, SH, MH dalam wawancara terbuka selaku calon hakim agung (CHA) MA, restorative justice tidak diberikan untuk kasus korupsi.

“Tapi saya tidak mengenal restorative justice apabila diterapkan untuk kejahatan berat, seperti korupsi. Sebab tidak sesuai dengan keadilan di masyarakat saat ini, karena dengan pidana sekarang saja masih banyak terjadi korupsi,” kata Syamsul Bahri di depan Panel Komisi Yudisial di Auditorium KY, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Untuk kebijakan pemiskinan koruptor, Syamsul Bahri sangat setuju. Hakim yang saat ini menjabat hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Padang, Sumatra Barat tersebut justru lebih setuju agar para koruptor di pailitkan. Semua harta benda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disita, sehingga tidak seperti kebijakan yang terjadi sekarang yaitu yang disita hanya terkait perkara.

“Hal tersebut menyababkan keluarga koruptor masih bisa hidup mewah, dan apabila bebas seperti tidak terjadi sesuatu apa pun. Hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum internasional yang tidak boleh merampas harta benda,” ungkapnya.

Syamsul menyarankan, agar para koruptor perlu dibuatkan penjara khusus sendiri. Usulan tersebut mempertimbangkan, hasil pengamatannya yang menyebutkan, mereka para koruptor hanya terlihat seperti berpiknik di Lapas. “Harus ada tindakan tegas agar ada efek jera bagi orang yang ingin mencoba korupsi maupun yang sudah dihukum karena kasus korupsi,” sebutnya.

Disamping itu Syamsul menyebut, bagi pengguna narkoba, hukuman bagi salah satu penyakit di masyarakat yang kondisinya sudah sangat luar biasa tersebut harus melibatkan pendapat dari Badan Narkotika Nasional (BNN). “Saya akan menunggu rekomendasi dari BNN untuk menjatuhkan pidana penjara atau rehabilitasi atas terdakwa,” ujarnya.

Dr. Syamsul Bahri, SH, MH merupakan satu dari delapan calon hakim agung yang lolos seleksi wawancara terbuka di Komisi Yudisial untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk di fit and proper test. Dr. Syamsul Bahri berada di kamar pidana.

Lihat juga...

Isi komentar yuk