Telusuri Aset Fasos dan Fasum, DKI Bentuk Tim Khusus

Editor: Mahadeva WS

271
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Ahmad Firdaus mengenai penagihan Fasos-Fasum yang belum dilakukan karena peraturan daerah yang menjadi alas hukum pelaksanaan reklamasi, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018) – Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta langsung membentuk tim untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan aset Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum). Tim dibentuk di lima wilayah yang ada di DKI Jakarta.

Temuan BPK tersebut menjadi salah satu catatan dari BPK terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI mengklaim, pengelolaan Fasos dan Fasum tersebut tercatat secara lengkap. “Itu semua tercatat, ada hanya lokasinya saja,” ucap Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Ahmad Firdaus di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Menurutnya, kendala dari penyelesaian persoalan tersebut hanyalah lokasi yang tidak diketahui. Dan untuk proses penyelesaiannya, akan dilakukan dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Itu usaha paling maksimal (kerja sama Dukcapil). Kalau orang hilang itu pasti masih di Jakarta-lah. Kalau mau mengajukan izin usaha pasti mengajukan surat-surat, KTP, nama dan lain-lain kelihatan, jadi koordinasi,” tandas Firdaus.

Firdaus menuturkan, untuk mengejar perusahaan pengembang tersebut, sudah dibentuk tim khusus. Anggota tim tersebut termasuk dari pejabat di tingkat kota dan dari dinas atau SKPD terkait. “Yang jelas di semua wilayah ada (Fasos-Fasum) kecuali Kepulauan Seribu. Kemarin kita sudah cek langsung ke lokasi dan bentuk tim di lima wilayah untuk koordinasi suku badan dan kita panggil pemakai barang, SKPD-nya,” tambahnya.

Opini WTP atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2017 terganjal catatan mengenai Fasos dan Fasum yang seharusnya menjadi aset DKI. Penagihan Fasos-Fasum dari pengembang belum dilakukan karena Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi belum disahkan oleh DPRD. “Kalau kami kan sesuai dengan kebijakan bahwa Pemda akan selesaikan, nanti itu tunggu arahan pimpinan,” imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta bakal memburu para pengusaha dan pengembang yang masih berutang Fasos dan Fasum melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.  Tercatat ada Rp13 triliun Fasos dan Fasum yang merupakan kewajiban pengembang, tetapi tidak kunjung diterimakan sebagai aset Pemprov DKI.  “Terhadap person yang kami cari, kami koordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk identitas dan (pemilik) perusahaannya,” tuturnya.

Firdaus mengatakan, permintaan bantuan ke Ditjen Dukcapil menjadi usaha terakhir Pemprov DKI jika perusahaan sudah tidak terlacak. Sementara ini, Pemprov DKI akan menagih kepada perusahaan pengembang berdasarkan data-data yang dimiliki.

“(Permintaan bantuan ke Ditjen Dukcapil) itu usaha paling maksimal. Kalau orang hilang itu pasti masih di Jakarta lah. Kalau mau mengajukan izin usaha pasti mengajukan surat-surat, KTP, nama dan lain-lain, jadi bisa kelihatan,” tegasnya Firdaus.

Baca Juga
Lihat juga...