Terkait OTT Bengkulu Selatan, KPK Geledah Empat Lokasi

Editor: Satmoko

250
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyelidikan serta mendalami dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Petugas KPK kembali melakukan penggeledahan dan mendatangi sejumlah lokasi untuk mencari sejumlah barang bukti terkait lainnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta menjelaskan bahwa hari ini sedikitnya ada 4 lokasi yang digeledah petugas KPK. Sebelumnya KPK diketahui juga sempat melakukan kegiatan penggeledahan dan mendatangi tiga lokasi yang berbeda di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menurut Febri keempat lokasi tersebut masing-masing adalah rumah dan kantor di Jalan Iskandar, Kelurahan Batu Lembang, Kecamatan Manna, rumah di Jalan H. Pudin, Kelurahan Ipul, Kecamatan Manna, rumah di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Manna dan rumah di Jalan Biduani Masik, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini petugas KPK masih berada di lapangan dalam rangka melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan. “Sedikitnya ada 4 lokasi yang sempat digeledah untuk keperluan mencari barang bukti,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Febri juga menambahkan bahwa selain melakukan kegiatan penggeledahan, di tempat lain penyidik KPK juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Namun hingga saat ini Febri untuk sementara belum bisa memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah saksi tersebut.

Kegiatan penggeledahan yang dilakukan petugas KPK tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan 4 orang tersangka.

Keempat tersangka tersebut masing-masing Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan), Hendrati (istri bupati), Nursilawati (keponakan bupati) dan Juhari yang berasal dari unsur swasta atau kontraktor setempat.

KPK telah menetapkan Dirwan Mahmud, Hendarti dan Nursilawati tersangka sebagai pihak penerima uang yang patut diduga sebagai suap atau gratifikasi. Sedangkan tersangka Juhari juga telah dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik KPK karena diduga sebagai pihak pemberi uang atau penyuap.

Kasus korupsi yang menjerat Dirwan Mahmud tersebut diduga berkaitan dengan perizinan permohonan proses lelang tender pembangunan sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan di lingkungan Pemkab Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dirwan Mahmud diduga telah menerima sejumlah uang sebagai commitment fee berupa suatu imbalan, janji maupun hadiah selama dirinya masih menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat penyelenggara negara yaitu sebagai Bupati Bengkulu Selatan.

Yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan cara menerima sejumlah uang sebagai suap atau gratifikasi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun sebuah korporasi.

Baca Juga
Lihat juga...