Tunggakkan Iuran BPJS-K di NTB Capai Miliaran

Editor: Koko Triarko

123
Kepala BPJS Cabang Mataram, Muhammad Ali/ Foto: Turmuzi

MATARAM – Puluhan ribu peserta mandiri BPJS Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih menunggak pembayaran iuran, dengan nilai tunggakan mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kalau dari data BPJS, ada sekitar 37 ribu peserta mandiri BPJS Kesehatan yang belum melunasi pembayaran iuran sampai sekarang”, kata Kepala BPJS Cabang Mataram, Muhammad Ali, di Mataram, Jum’at (18/5/2018).

Ia mengatakan, dari jumlah peserta BPJS Kesehatan mandiri yang belum membayar, jumlah bulan tunggakkan bervariasi, mulai dari satu bulan hingga 12 bulan, baik peserta mandiri kelas satu, dua dan kelas tiga.

Menurut Ali, macetnya pembayaran peserta BPJS Kesehatan Mandiri disebabkan beberapa hal, antara lain, ketersediaan saluran pembayaran iuran. Meski demikian, BPJS Kesehatan telah mulai mengembangkan saluran pembayaran iuran, termasuk menjalin kerja sama.

“Mulai pembayaran melalui perbankan, resmi maupun pembayaran melalui chanel lain seperti kantor pos, pegadaian, dan toko-toko berjejaring”, katanya.

BPJS Kesehatan juga mengembangkan pembayaran iuran melalui sistem autodebet bagi peserta mandiri, dengan bekerja sama dengan pihak perbankan. Peserta yang telah terdaftar sebagai nasabah bank dapat dipotong langsung dari tabungannya, sehingga tidak perlu lagi memikirkan masalah pembayaran setiap bulan.

“Mulai 1 Maret, kita harapkan semua sudah mengikuti, terutama kelas satu dan dua saluran pembayaran cukup luas, melalui SMS Banking”, katanya.

Diharapkan, peserta mandiri kelas satu, kelas dua dan kelas tiga mampu membayar iuran bulanan untuk dirinya dan anggota keluarganya, kemudian kemauan mau bergotong royong untuk membayar iuran.

“Jadi, jangan baru mendaftar di saat membutuhkan pelayanan kesehatan, tapi ketika telah terdaftar tidak mau membayar”, kata Ali.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah 2019, secara nasional diharapkan 95 persen seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta kepada BPJS supaya selain mendorong kepesertaan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan, juga memperbaiki tata kelola pelayanan.

Selama ini, masyarakat pengguna BPJS Kesehatan terutama masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran kerap mengeluhkan layanan yang didapatkan dari rumah sakit.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.