UU Pemilu Mencerminkan Persamaan Dihadapan Hukum

Editor: Mahadeva WS

236

JAKARTA – Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menilai, tidak adanya pemaknaan frasa “pekerjaan lain” termasuk fungsionaris partai politik dalam Pasal 182 huruf l UU No. 7/2017 tentang Pemilu sudah selaras dengan konstitusi. Keberadaanya sesuai dengan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945.

“UU Pemilu telah mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam kualifikasi subjek hukum perseorangan sebagai calon anggota DPD,” kata Suhajar Diantoro mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan uji materil UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (24/5/2018).

Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro memberikan keterangan usai sidang Uji Materil UU Pemilu di MK – Foto M Hajoran Pulungan

Suhajar menyebut, penormaan syarat “pekerjaan lain” termasuk di dalamnya adalah pekerjaan sebagai fungsionaris partai politik, justru akan mengurangi esensi kata perseorangan yang pada prinsipnya boleh berasal dari mana pun.

“Pemaknaan frasa “pekerjaan lain” dalam undang-undang a quo, ketiadaan syarat bukan sebagai fungsionaris partai politik bagi calon anggota DPD, maka menurut pemerintah apabila belum berada dalam norma undang-undang, hal ini tidak dapat dimintakan pengujian karena objeknya belum terbentuk,” ungkapnya.

Lebih jauh Suhajar menjelaskan, pengaturan dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu sudah selaras dengan konstitusi, yakni Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Keberadaanya sama sekali tidak mengurangi hak calon perseorangan non parpol untuk menjadi calon anggota DPD.

Selain itu, aturan tersebut juga tidak mengurangi ruang serta kesempatan para calon anggota DPD untuk mendapatkan dukungan dari penduduk.  “Apabila frasa pekerjaan lain dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD1945 dan tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD,” tandasnya.

Hal tersebut menurut Suhajar, dapat menjadi pintu masuk pihak tertentu untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Sehingga justru dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu baik secara keseluruhan maupun khususnya untuk pemilihan anggota DPD.

Sebelumnya, Pemohon menguraikan keberadaan dirinya dalam lembaga DPD yang merupakan representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya menyatakan, Pasal 182 huruf I sepanjang frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan maksud. Sebab, posisi sebagai fungsionaris parpol serta posisi sebagai anggota DPD dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politik tidak ikut menjadi peserta pemilu.

Baca Juga
Lihat juga...