Wabup Flotim Minta Kata Buruh Dihapus

Editor: Satmoko

277

LARANTUKA – Wakil Bupati (Wabup) kabupaten Flores Timur (Flotim) mengharapkan agar kata buruh yang biasa dipergunakan hendaknya tidak dipergunakan lagi di Flotim dan diganti dengan kata pekerja, karena kata buruh konotasinya terlalu kasar.

“Kata buruh selalu melekat, hari ini di Flotim saya hapus kata buruh jadi kata pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 berbicara tentang ketenagakerjaan, bukan buruh. Buruh itu konotasinya terlalu kasar,” ungkap Agustinus Payong Boli, SH, Minggu (13/5/2018).

“Silakan di kabupaten lain menyebut kata buruh tetapi di Flotim saya hapus. Kenapa demikian karena saudara-saudara bekerja maka majikan jadi kaya raya. Kita pergunakan saja kata pekerja sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang,” tegasnya.

Agustinus Payong Boli, SH wakil bupati Flores Timur (Flotim). Foto : Ebed de Rosary

Agus Boli juga meminta ke depan tidak ada lagi hari buruh tetapi diganti dengan hari para pekerja khusus di Flotim. Hal ini kata Wabup Agus penting dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang selama ini disebut buruh sebab mereka juga adalah manusia yang terhormat.

“Hari ini juga harus dibentuk serikat pekerja secara luas di Flotim, yang melibatkan karyawan perseorangan maupun secara kelompok. Jika sudah terbentuk maka saya siap membantu saudara-saudara sekalian,” ungkapnya.

Wabup Flotim ini juga menceritakan kehidupan masa lalunya di mana ia pernah menjadi buruh kasar di luar negeri. Oleh karena itu ia mengajak  para pekerja tetap setia dan bertanggung jawab dengan jenis pekerjaan yang mereka emban.

“Kita pekerja lebih terhormat dibandingkan dengan para koruptor. Nanti Pak Kadis Ketenagakerjaan siapkan juga asuransi terutama asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi para pekerja di Flotim,” tuturnya.

Sementara itu Emanuel Diaz, salah seorang pekerja honor daerah selama 7 tahun dan saat ini bekerja di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) berharap agar bisa segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikatakan Emanuel, sebagai tenaga honor daerah yang sudah lama mengabdi pihaknya selalu mendapatkan honor dan menandatangani kontrak setiap tahun. Ada yang baru 5 tahun jadi tenaga kontrak sudah diangkat menjadi ASN sementara yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun belum diangkat menjadi ASN.

“Saya berharap agar pemerintah Flotim memperhatikan permasalahan ini agar pegawai kontrak seperti kami yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun bisa diusulkan ke pemerintah pusat untuk segera diangkat menjadi PNS,” tegasnya.

Baca Juga
Penyelengaraan Festival Tiga Gunung Dikritisi LEWEOLEBA – Jalan-jalan di dalam Kota Leweoleba, Ibu Kota Kabupaten Lembata, banyak yang masih berlubang. Apalagi untuk jalan yang penghubung antar ke...
BBM Langka di Lembata, Antrian Mencapai Dua Kilome... LEWOLEBA – Ratusan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, Selasa (25/9/2018), sejak pukul 02.00 WITA, mengantri di AMPS, satu-satunya Stasiun Pen...
Kemarau, PDAM Kupang Batasi Distribusi Air Bersih KUPANG - Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai membatasi distribusi air bersih untuk 12.000 pelanggan, sejak ibu k...
Warga Lembata Keluhkan Kelangkaan BBM LEWOLEBA – Ratusan kendaraan bermotor, baik roda dua atau lebih, sejak pukul 02.00 WITA, mengantre di AMPS, satu-satunya Stasiun Pengisian BBM di kota...
TKI NTT tak Pikirkan Dampak Pekerjaan KUPANG - Pengamat masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Gregorius Neonbasu SVD, menilai para TKI ...
Perpustakaan Ramah Anak ke-100 Berdiri di NTT JAKARTA --- Taman Bacaan Pelangi meresmikan perpustakaan ramah anak yang ke-100 di SDK Nangapanda 1, Ende, Nusa Tenggara Timur. Peresmian perpustak...
Tak Percaya DPRD Sikka, PMKRI Maumere Surati KPK MAUMERE - Dana pengamanan pilkada Sikka 2018 masih menjadi perdebatan hangat di Nian Tana Sikka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka yang mengucurkan ...