Zulkifli Hasan : Kemenag Harus Minta Maaf

Editor: Mahadeva WS

330

JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut, sistem demokrasi di Indonesia  mengalami perubahan pasca reformasi. Indonesia memiliki sistem baru dalam tata pemerintahannya.

Pasca Amien Rais dan kawan-kawan melaksanakan empat kali amandemen UUD, banyak yang sudah tercapai dalam reformasi tersebut. Adanya kebebasan berbicara, bebas menyampaikan pikiran, bebas berorganisasi, kebebasan Pers, Otonomi Daerah yang luas, dihapusnya Dwi Fungsi ABRI merupakan hasil-hasil dari reformasi tersebut.

Reformasi menurutnya, melahirkan sistem baru, dimana yang sebelumnya puncak kekuasaan ada di MPR, sekarang kedaulatan langsung ditangan rakyat. Jika dahulu MPR sebagai gabungan antara dewan perwakilan rakyat dan utusan daerah dan utusan golongan. MPR menjadi lembaga tertinggi yang merumuskan haluan negara oleh karena itu diangkatlah Presiden sebagai mandataris.

“Namun dengan adanya reformasi, sistem kita benar-benar baru. Semuanya mempunyai hak untuk menjadi apapun di Republik ini secara langsung,” tandasnya dalam disambutan acara 20 Tahun Refleksi Reformasi, Senin (21/5/2018).

Bahwa 20 tahun lalu, merupakan sejarah yang sangat penting menandai perubahan penting system ketatanegaraan di Indonesia. Namun, tidak semuanya hasil reformasi tercapai dan perlu diteruskan kembali. Diantara yang masih harus dikejar, masih terdapat kesenjangan atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Sementara tujuan reformasi, tujuan demokrasi Pancasila adalah keadilan kesetaraan kesejahteraan bersama sebagaimana cita-cita Indonesia merdeka dilanjutkan cita-cita reformasi, kesetaraan, keadilan, ekonomi kerakyatan, namun kenyataannya sekarang ini justru terjadi ketimpangan kesejahteraan.

Kemudian, demokrasi Pancasila yang diharapkan dimulai dengan kesetaraan tersebut, ternyata menghasilkan sosial distrust, politik pecah belah. Salah satunya seperti yang baru-baru menjadi polemik yaitu keluarnya rekomendasi 200 ustad dari Menteri Agama. “Itu sangat ngawur dan bisa dikatakan blunder, dan itu merupakan politik belah bambu, terhadap ulama terhadap anak negeri,” tandas Zulkifli.

Dengan blunder tersebut Zulkifli meminta Menteri Agama untuk meminta maaf kepada masyarakat. Rekomendasi tersebut dinilainya, memunculkan social distrust, satu sama lain saling curiga, saling menghujat satu sama lain. Cita-cita reformasi selanjutnya adalah, keadilan penegakan hukum. Kenapa hukum harus mendapatkan keadilan dikarenakan hukum sekarang ini berlaku sebelah.

“Kemarin itu kita diminta untuk membacakan puisi Rendra (Menunggu Ratu Adil), katanya tidak ada Ratu Adil, yang ada adalah hukum yang adil, dan itulah cita-cita reformasi yang hari ini kita saksikan masih jauh didapatkan,” ucapnya.

Persoalan keempat adalah korupsi. Zulkifli mengambil contoh ketika Presiden Soekarno berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesungguhnya sebelum memakai jas dirinya di penjara oleh Belanda itu merupakan paradigma lama, tetapi sekarang memakai jas terlebih dahulu kemudian di penjara. itu berarti reformasi belum juga bisa mengikis korupsi yang mengakar.

“Tujuan Reformasi adalah agar kita bebas dari rasa takut untuk menyampaikan pikiran, bebas dari rasa takut untuk menyampaikan kritikan yang hari-hari ini menjadi pertanyaan, bebas dari kemiskinan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...