Alokasi Pengadaan Obat 2019 di Balikpapan Perlu Dikaji

Editor: Mahadeva WS

220

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan diminta melakukan kajian secara mendalam kegiatan pengandaan obat yang dianggarkan melalui APBD setempat. Hal itu mempertimbangkan adanya temuan, banyaknya obat yang dikembalikan karena hampir memasuki masa kedaluwarsa.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Mieke Henny mengatakan, di 2019 nanti untuk pengadaan obat melalui APBD kota perlu dikaji secara mendalam. Hal itu agar penggunaan obat dapat lebih tepat sasaran.“Yang dianggarkan melalui APBD tidak banyak. Paling banyak dari Pemerintah Pusat, itupun obat-obatan tadi sudah diketahui semua pembeliannya di e-katalog,” jelasnya, usai melakukan sidak ke tempat penyimpanan obat di Kota Balikpapan, Jumat (29/6/2018).

Dalam kegiatan pengadaan obat, DPRD hanya bertugas sebagai pengawas. Namun demikian, tidak ikut campur dalam proses secara teknis pengadaannya. Namun, diharapkannya, pengadaan obat-obatan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

Diharapkan, pengadaan obat, bisa menyesuaikan kebutuhan atau penyakit yang rentan yang diidap masyarakat Kota Balikpapan. “Komisi IV tugasnya hanya mengawasi, membeli dimana, sesuai dengan spek-nya atau tidak, kita sudah sama-sama sidak, kemudian untuk mengawasi pendistribusian ke puskesmas-puskesmas,” kata Mieke.

Baca Juga
Lihat juga...