Belum Semua Sekolah di NTB Terapkan Sistem Zonasi

Editor: Koko Triarko

251
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim/Foto: Turmuzi
MATARAM – Sistim Zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), dinilai cukup baik dan berhasil dalam pelaksanaannya di semua sekolah, baik meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar maupun percaloan.
Meski demikian, penerapan sistem zonasi belum sepenuhnya diberlakukan semua sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sistem zonasi baru diterapkan sebatas sekolah tingkat SMA.
“Karena itulah semua sekolah dari jenjang SMA sampai taman kanak-kanak diharapkan bisa menerapkan sistem zonasi dalam setiap proses PPDB di sekolah, terutama sekolah negeri” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, di Mataram, Kamis (28/6/2018).
Menurutnya, berdasarkan catatan Ombudsman, penerapan sistem zonasi mencatat beberapa kemajuan. Sistem zonasi selain dapat lebih mempermudah mekanisme kontrol, juga meminimalisir kekosongan sekolah di beberapa tempat yang selama ini kurang diminati, serta terjadinya pemerataan siswa.
Pemberlakuan sistem zonasi juga mampu mencegah praktik maldministrasi jika dilihat dari pemberlakuan pada PPDB tingkat SMA sederajat, yang telah dilaksanakan pada 2017 lalu.
“Harus diakui, PPDB zonasi terbukti mampu menjadikan proses penerimaan siswa baru lebih bagus dan mekanisme kontrol lebih kuat”, ungkapnya.
Asisten Bidang pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ridho Rasyid, mengatakan pemberlakuan sistem zonasi baru menyentuh proses penerimaan siswa tingat SMA sederajat, yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB.
Sementara, pemerintah kota dan kabupaten yang bertanggung jawab pada pelasksanaan PPDB tingat SD dan SMP belum terlihat. Sampai hari terakhir persiapan pelaksanaan PPDB, Ombudsman baru menerima informasi, bahwa baru Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi.
Hal ini berpotensi permasalahan PPDB yang masih berulang akan kembali terjadi. Salah satu masalah yang berpotensi terjadi adalah sekolah yang dianggap favorit akan terus disesaki oleh murid, sementara sekolah yang dianggap tidak favorit akan kekurangan siswa.
“Kontrol terhadap praktik maladministrasi berupa kolusi dan nepotisme berupa main titip calon anak didik mudah terjadi, kepala daerah harus serius membangun tata kelola pendidikan di daerah masing-masing,” kata Ridho.
Mengantisipasi permasalahan tersebut, Ridho mengimbau kepada kepala daerah untuk menerapkan sistem zonasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Pada PPDB 2018, Ombudsman RI Perwakilan NTB membuka posko pengaduan PPDB, agar masyarakat dapat berpartisipasi mengawal proses tersebut. Di dalamnya ada Komisi Informasi Provinsi NTB dan jaringan LSM yang dikoordinir SOMASI NTB untuk memperluas dan memperkuat pengawasan.
Baca Juga
Lihat juga...