Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Masih Dicari KPK

Editor: Satmoko

278
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus mencari informasi terkait keberadaan Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Yang bersangkutan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta menjelaskan, bahwa hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapatkan informasi terkini terkait keberadaan Syahri Mulyo.

Saut dalam kesempatan ini juga mengimbau atau menyarankan agar Syahri Mulyo segera menyerahkan diri kepada KPK.

“Sampai sekarang saya belum mendengar dimana posisi Syahri Mulyo Bupati Tulungagung. KPK masih mencari keberadaan yang bersangkutan, ya lebih baik datang saja ke Gedung KPK dan menjelaskan semuanya pada saat menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK,” kata Saut Situnorang di Jakarta, Sabtu (9/8/2018).

Hingga saat ini belum diketahui terkait status Syahri Mulyo, apakah yang bersangkutan telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau hanya sebatas sebagai seorang tersangka yang masih dicari petugas KPK. Saut hanya menjelaskan bahwa sampai sekarang status Syahri Mulyo masih belum diubah.

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan 2 orang tersangka yang berasal dari unsur kepala daerah dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing Syahri Mulyo Bupati Tulungagung dan Muhammad Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar, Jawa Timur.

Keduanya memang sempat dicari petugas KPK tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun selang sehari kemudian Samanhudi Anwar tiba-tiba datang ke Gedung KPK untuk menyerahkan diri.

Tak lama kemudian Samanhudi akhirnya ditahan oleh penyidik KPK, sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta.

Menurut Saut, meskipun keduanya sama-sama diduga telah melakukan korupsi yaitu berupa penerimaan sejumlah uang suap atau gratifikasi, namun sebenarnya kasus keduanya berbeda. KPK hingga saat ini telah menahan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Jakarta.

Syahri Mulyo diduga menerima commitment fee terkait dari sejumlah proyek infrastruktur pembangunan atau peningkatan kualitas jalan di wilayah Kabupaten Tulingangung. Sedangkan Samanhudi diduga menerima commitment fee dari proyek pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kota Blitar.

Syahri Mulyo diduga telah menerima uang sebagai suap atau gratufikasi sebanyak 3 kali dengan jumlah total sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan Samanhudi diduga telah menerima sejumlah uang sebagai suap atau gratifikasi dengan jumlah total sebesar Rp1,5 miliar.

Lihat juga...

Isi komentar yuk