Direktur Jenderal Kominfo Ini Ungkap Motif Hoax

Editor: Satmoko

252
Direktur Jenderal IKP Kominfo Niken Widiastuti (dua dari kiri) Foto Agus Nurchaliq

MALANG – Semakin berkembangnya teknologi informasi di era modern seperti sekarang, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Hanya saja, informasi yang diterima masyarakat tidak semuanya benar, karena banyak juga informasi palsu atau berita hoax yang sengaja dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu masyarakat dirasa perlu mengetahui ciri-ciri informasi hoax sehingga diharapkan mereka tidak mudah percaya dengan berita-berita dari sumber yang tidak terpercaya.

“Untuk mengetahui informasi tersebut hoax atau bukan setidaknya ada beberapa ciri yang harus dicermati oleh masyarakat, yakni informasi yang isinya bisa menimbulkan kecemasan misalnya akan ada gempa bumi, tsunami, atau kecemasan-kecemasan lainnya yang berakibat tidak baik,” jelas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si. dalam Dialog Nasional Mata Air Pancasila ‘Cermati Informasi, Stop Berita Hoax’ di Universitas Brawijaya, Sabtu (2/6/2018).

Suasana Dialog Nasional Mata Air Pancasila ‘Cermati Informasi, Stop Berita Hoax’ di Universitas Brawijaya, Sabtu (2/6/2018) Foto Agus Nurchaliq

Kemudian, ciri selanjutnya, menurut Niken, informasi tersebut tidak ada sumbernya dan tidak bisa diklarifikasi. Kemudian juga, dalam informasi hoax hanya memojokkan satu pihak, sehingga tidak seimbang dan biasanya informasi tersebut minta untuk disebarkan.

Apabila sudah ada ciri-ciri tersebut dalam sebuah informasi, lebih baik langsung dihapus. Jangan kemudian justru ikut menyebarkan.

“Jangan kita ikut memproduksi. Karena pola perilaku masyarakat dengan adanya teknologi informasi media sosial ini pola informasinya biasanya 10 persen orang membuat, meng-up load, dan memproduksi informasi secara terus menerus. Sedangkan 90 persen yang lainnya dengan sukarela, tidak dibayar, tidak disuruh,  langsung ikut membagikan,” ungkapnya.

Maka, menurut Niken, untuk yang 10 persen yang berisi banyak hoax tersebut justru sebaiknya diisi dengan konten-konten yang positif. Diisi dengan informasi yang mendidik dan mencerahkan.

Lebih lanjut dikatakan Niken, dengan membuat atau hanya ikut menyebarkan berita hoax tentunya memiliki konsekuensi hukum yakni dengan ancaman hukuman adalah 4 tahun penjara dan atau denda 750 juta Rupiah.

“Jadi kita harus berhati-hati betul, karena jejak di media sosial tidak akan pernah bisa terhapus. Meskipun di media sosial ada fasilitas untuk menghapus, itu hanya hapus tampilannya saja tetapi sesungguhnya tidak benar-benar terhapus,” tuturnya.

Bahkan sekarang pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta, dalam menerima atau merekrut pegawai juga akan dilihat jejak digitalnya. Jadi harus benar-benar berhati-hati.

Sementara itu Niken juga menyebutkan, ada beberapa tujuan seseorang membuat informasi hoax, yakni tujuan politik, agama, dan tujuan bisnis.

“Itulah kenapa kita perlu sekali untuk melakukan literasi media sosial seperti ini supaya masyarakat tahu bahwa memang benar ada motif ekonomi disamping motif-motif lainnya di dalam hoax,” pungkasnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk