Keputusan MK di Uji Materil UU MD3 Sudah Terbaik

Editor: Mahadeva WS

206

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagai dari permohonan uji materiil UU No.2/2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Kuasa Hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Irman Putra Sidin – Foto M Hajoran Pulungan

Kuasa Hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang mengajukan guguatan, Irman Putra Sidin mengatakan, putusan MK tersebut merupakan yang terbaik. Putusan tersebut menjadi langkah maju bagi proses demokrasi di Indonesia.

UU tersebut, berpotensi membungkam masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada DPR sebagai wakil rakyat. “Kita tentu bersyukur dan menyambut baik putusan MK yang mengabulkan gugatan kita. Tentu ini sangat berarti buat masyarakat yang merasa khawatir untuk mengkritik anggota DPR,” kata Irman usai sidang pembacaan putusan uji materil UU MD3 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Irman minta, Presiden RI untuk mengingatkan DPR agar tidak membuat UU yang sama setelah UU MD3 tersebut dibatalkan oleh MK. Presiden sangat berperan penting dalam pembuatan undang-undang. “Presiden harus mengingatkan kepada DPR agar tidak membuat UU yang sama dengan MD3 ini lagi. Dan Presiden harus tegas mengatakan tidak akan menyetujui UU yang mirip dengan MD3,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, DPR tidak akan bisa mengakali putusan dari MK tersebut dengan membuat aturan baru. Pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku dan inkonstitusional sehingga tidak bisa dibuat aturan yang sama. “Dengan adanya putusan ini, tentu DPR tidak bisa mengakali dengan membuat aturan baru. Dan kalau itu terjadi, tentu akan kembali dibatalkan oleh MKD, makanya Presiden harus mengingatkan DPR,” sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan uji materiil Undang-undang No.2/2018 tentang MD3 ke MK. Para Pemohon menguji Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c. Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Aturan yang dipersoalkan diantaranya mengenai, pemanggilan paksa oleh DPR terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan.

Lihat juga...

Isi komentar yuk