Komitmen Pengendalian Sampah di Kalimantan Masih Rendah

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

268
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Tri Bangun L. Sony. Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN — Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan menilai, komitmen pengendalian sampah oleh pemerintah daerah masih rendah atau baru mencapai 30 persen.

Data tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoresgion Kalimantan sejak tahun 2012 hingga 2017 untuk pengelolaan sampah.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) Kalimantan, Tri Bangun L. Sony menjelaskan, dengan masih rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah itu maka akan berdampak pada lingkungan, seperti banjir, pencemaran lingkungan dan lainnya.

Karenanya diperlukan pengendalian dan pengelolaan sampah yang serius di masing-masing provinsi khususnya di Kalimantan.

“Jadi komitmen pemerintah daerah di regional Kalimantan masih 30 persen. Itu survei yang dilakukan tahun 2012 dan 2017 untuk sampah. Hasilnya pun secara linier maka 70 persen masalah lingkungan masih terbengkalai seperti dampaknya pencemaran, banjir dan lainnya,” terangnya Rabu (27/6/2018).

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kalimantan pada tahun 2017 adalah sebanyak 15,92 juta jiwa. Dengan asumsi jumlah yang dihasilkan setiap orang sebanyak 0,7 kg/hari, maka, diperkirakan jumlah timbulan sampah di Kalimantan sepanjang tahun 2017 mencapai 4,07 ton.

Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di Kalimantan, maka pada tahun 2025 diperkirakan jumlah timbulan sampah akan mencapai 4,75 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 16,73 persen.

“Kalau dilihat lebih teliti, ternyata kontribusi Kalimantan terhadap nasional diperkirakan terus meningkat dari hanya 6,18 persen pada 2017 menjadi 6,71 persen pada 2025. Kemudian rata-rata di Kalimantan pada periode 2017-2025 adalah sebesar 6,42 persen dari timbulan sampah nasional,” papar pria yang akrab disapa Sony.

Menurutnya, dengan timbulan sampah yang dihasilkan begitu besar maka perlu dilakukan pengurangan melalui pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan penanganan upaya untuk menangani sampah yang ditimbulkan, yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir

“Targetnya di 2025 sampah bisa terkelola 100 persen bukan hilang 100 persen. Yang organik jadi kompos, non organik bisa didaur ulang dan yang dibawa ke TPA atau yang sudah tidak bisa didaur, harapan kita dibawah 30 persen di 2025,” imbuh Sony.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti segera kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan sampah.

“Harapan kita pemerintah daerah menindaklanjuti. Yang punya Perda baru sekitar 5 daerah untuk keseluruhan soal sampah, kalau plastik lebih tidak ada lagi,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...