Kontraktor adalah Mitra Pemerintah, Bukan Pengemis Proyek

Editor: Mahadeva WS

255

MAUMERE – Kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa dari pemerintah merupakan mitra atau rekan pemerintah. Mereka bukan pengemis yang meminta-minta untuk mendapatkan proyek dari pemerintah.

Paulus Papo Belang,ketua BPC Gapensi cabang Sikka. Foto : Ebed de Rosary

“Saya inginkan rekanan pelaksana konstruksi harus menempatkan diri secara benar sebagai mitra dengan pemerintah bukan sebagai pengemis proyek. Yang terjadi selama ini diciptakan kondisi agar rekanan seperti pengemis proyek, harus bisa memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan proyek,” sebut Ketua BPC Gapensi Cabang Sikka Paulus Papo Belang, Jumat (8/6/2018).

Oleh karena itu, kelompok kerja (Pokja) dan pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintah, dimintanya tidak menciptakan syarat-syarat yang sangat tidak perlu. “Tidak ada itu, proyek sampai Rp2 M ke bawah tenaganya itu Sertifikasi Tenaga Ahli (SKA) harusnya Sertifikasi Tenaga Terampil (SKT). Sebab proses izin ke LPJK sesuai undang-undang menggunakan tenaga SKT,” ungkapnya.

Papo menyebut, keterampilan dan pengetahuan yang ada di pemerintah sudah bagus. Hanya saja, integritas diri yang disebutnya masih perlu dibina. Pembinaan rohani bagi ASN setiap bulan disebutnya, bisa lebih diintensifkan agar etika, kejujuran dan moralitas ASN dalam melaksanakan pekerjaan bisa terbangun.

“Yang terjadi sekarang ini, Pokja membuat syarat-syarat baru untuk meloloskan perusahaan yang diinginkan Pokja dan PPK. Konstruksi baja harus dilampirkan dengan SKA tenaga las. Siapa yang mempunyai sertifikat las, siapa yang mengurus itu,” tanyanya geram.

Kantor Bupati Sikka yang nilai pekerjaanya mencapai puluhan miliar disebut Papo, pekerjaan konstruksi rangka atap baja, pelaksananya tidak melampirkan SKA las. Juga nilai proyek tidak sampai Rp2 Miliar harus mempunyai tenaga ahli sarjana.

“Pekerjaan kecil saja harus melampirkan surat kepemilikan eskavator, mana ada perusahaan bermodal kecil di Sikka yang memiliki eskavator sendiri sebab harganya mahal dan tidak sebanding dengan modal dan pekerjaan yang dikerjakan. Perusahaan besar saja masih menyewa untuk alat berat,” ungkapnya.

Syarat yang tidak pas tersebut membuat kontraktor melakukan pengaduan. Mereka menilai ada sesuatu yang ganjil dalam pembuatan syarat-syarat pelelangan proyek. Seperti di pekerjaan jaringan air bersih dan irigasi yang saat ini sedang berlangsung dan sudah ada pemenang lelangnya.

“Ada banyak hal yang dilanggar hanya demi memenangkan seorang rekanan kontraktor, ini bukan rahasia lagi apalagi di kalangan kontraktor. Untuk itu diperlukan integritas dalam diri seorang Pokja dan PPK agar tidak berbuat menyalahi dan melanggar aturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah,” sarannya.

Sementara dari sisi rekanan, kontraktor pekerjaan diklaim memang bekerja mengurus proyek. Sehingga apapun caranya akan dilakukan agar bisa mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa konstruksi dari pemerintah.

Sebelumnya, Plt. Bupati Sikka Drs.Paolus Nong Susar dalam pengambilan sumpah dan janji PNS di gedung Sikka Convention Center menekankan, sumpah dan janji dibuat agar PNS taat dan tidak melakukan suatu larangan yang telah ditentukan. “Dalam menjalankan tugas dan pengabdian, semangat spiritual dan keyakinan iman yang teguh dan kuat akan membantu PNS dalam melaksanakan tugas-tugas di jaman ini,” pesannya.

Nong Susar juga meminta, PNS membangun kesadaran diri yang bekelanjutan dan penghayatan akan makna sumpah dan janji PNS. Hal itu agar tidak melakukan salah langkah dalam bekerja sebagai abdi negara dan masyarakat.

Baca Juga
Lihat juga...