KPK Bantu Polda Kep Riau Ungkap Kasus Korupsi HGB

Editor: Koko Triarko

223
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan bantuan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebuah perusahaan swasta setempat.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, mengatakan, KPK telah mendatangkan seorang ahli hukum acara pidana, yaitu Dr. Erdiyanto dari Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru, sebagai bagian dari supervisi atau bantuan kepada pihak Polda Kepulauan Riau, dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani atau disidik Polda Riau.
Menurut Febri Diansyah, kasus dugaan korupsi tersebut berawal dari diterbitkannya sertifikat HGB atas nama PT. Karimun Pinang Jaya. “Namun, dalam penerbitan HGB tersebut, diduga tanpa menyertakan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”, kata Febri Diansyah, Kamis (7/6/2018).
Akibatnya, penerbitan HGB tersebut diperkirakan berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar. Menurut Febri Diansyah, kasus tersebut telah disidik oleh Polda Kepulauan Riau sejak 2016, kemudian pihak KPK memberikan bantuan atau supervisi pada 2017.
Febri Diansyah juga menjelaskan, bahwa salah satu pihak tersangka yaitu atas  nama Bambang Supriadi, melalui pengacara sekaligus penasehat hukumnya melayangkan surat gugatan praperadilan dalam kasus tersebut.
Sidang praperadilan digelar hari ini di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut Febri Diansyah, pihak pemohon dalam hal ini Bambang Supriadi, menilai, bahwa penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah, karena tidak memiliki minimal dua alat bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka tersebut dinilai batal demi hukum.
Penyidik KPK berharap, supaya penanganan kasus perkara korupsi dalam kasus tersebut segera dituntaskan.
“KPK tentu saja mengharapkan, agar Anggota Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan praperadilan dapat bersikap obyektif, dengan mempertimbangkan sejumlah barang bukti yang ada, mudah-mudahan besok Jumat (8/6) hasil putusan praperadilan dapat memperoleh hasil postif seperti yang diharapkan“, pungkas Febri Diansyah.
Baca Juga
Lihat juga...