KPK Periksa Empat Mantan Anggota DPRD Sumut

Editor: Koko Triarko

195
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terkait dugaan korupsi pembahasan APBD Pemerintah Provinsi setempat.
“Setidaknya, ada empat tersangka yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan, yaitu Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi dan Rooslynda Marpaung,” jelas Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus korupsi sebelumnya, yang menjerat Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumut periode masa jabatan 2009-2014.
Gatot diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai kepala daerah atau gubernur, melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain maupun sebuah korporasi.
Yang bersangkutan diyakini telah memberikan sejumlah uang yang diduga sebagai suap atau gratifikasi, untuk memuluskan proses pembahasan APBD Pemprov Sumut.
Sementara itu, tersangka Fadly hingga saat ini masih menjabat sebagai sebagai Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Demikian pula tiga tersangka lainnya, yaitu Rijal, Rinawati dan Rosslynda, masih menjabat sebagai anggota dewan.
Keempat tersangka tersebut baru menjalani pemeriksaan pertama kali di Gedung KPK Jakarta. Sebelumnya, mereka diperiksa beberapa kali di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kota Medan, Sumut.
Dalam kasus tersebut, penyidik KPK secara resmi telah menetapkan 38 mantan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan korupsi pembahasan APBD Sumut.
Masing-masing oknum mantan anggota dewan diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp300 juta hingga Rp350 juta, yang merupakan pemberian Gatot, yang saat itu masih menjabat sebagai kepala daerah atau gubernur.
Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalian “uang haram” hasil korupsi terkait pembahasan APBD Sumut sebesar Rp5,74 miliar. KPK juga menyita sejumlah barang bukti dan dokumen lainnya, untuk melengkapi pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi tersebut.
Baca Juga
Lihat juga...