KPK Periksa Saksi Dugaan Korupsi Dermaga di NAD

Editor: Koko Triarko

202
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Suletyono
JAKARTA – Sejumlah saksi dari PT. Nindya Karya (Persero), kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar muat di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darusallam (NAD). 
“Hari ini, penyidik KPK kembali memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari mantan Komisaris PT. Nindya Karya, terkait kasus perkara dugaan korupsi yang menjerat dua perusahaan”, jelas Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Menurutnya, kedua perusahaan tersebut masing-masing adalah PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati. Mereka diduga telah  bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait  proyek pembangunan dermaga di bongkar muat di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darusallam (NAD).
Ada tiga orang saksi yang dipanggil, masing-masing Wicipto Supriadi (komisaris), Robert Mulyono Santoso mantan Direktur Utama (Dirut) dan Sugeng Santoso mamtan Direktur PT. Nindya Karya.
“Penyidik KPK membutuhkan keterangan saksi-saksi tersebut, untuk melengkapi bukti-bukti penyelidikan dalam kasus perkara korupsi”, kata Febri Diansyah.
Kedua perusahaan tersebut, katanya, diduga sama-sama saling mengambil keuntungan dari aliran dana proyek pembangunan dermaga yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, terjadi penggelembungan anggaran yang berpotensi merugikan anggaran keuangan negara miliaran rupiah.
Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total nilai potensi kerugian negara dalam proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp313 miliar. Saat ini, KPK sedang menelusuri siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana uang hasil korupsi tersebut
BPK juga menduga, PT. Nindya Karya diduga telah menerima keuntungan sebesar Rp45,68 miliar. Sedangkan PT. Tuah Sejati diduga telah menerima keuntungan sebesar Rp49,9 miliar dari proyek pembangunan dermaga pelabuhan Sabang yang dibangun sejak 2006 hingga 2011.
Hingga saat ini, penyidik KPK untuk sementara masih belum menahan sejumlah pihak dari kedua perusahaan tersebut. Sejumlah saksi yang dipanggil hanya dimintai keterangan, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam sejarah sejak KPK berdiri, baru kali ini mereka menetapkan tersangka yang berasal dari unsur korporasi atau kelompok. Biasanya, penyidik KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus perkara dugaan korupsi secara perseorangan atau individu.
Baca Juga
Lihat juga...