KPK Periksa Sejumlah Mantan Pejabat PT. Nindya Karya

Editor: Koko Triarko

190
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah - Foto: Dok. CDN
JAKARTA – Sejumlah mantan pejabat PT. Nindya Karya (Persero), menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar muat di dermaga pelabuhan Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
“Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan korupsi yang menjerat PT. Nindya Karya, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, sejumlah mantan komisaris dan petinggi Nindya Karya juga sempat menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan dalam kasus yang sama”, kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Kamis (28/6/2018).
Febri Dianysah mengatakan, sejumlah saksi dalam kasus perkara dugaan korupsi dengan tersangka PT. Nindya Karya, di antaranya Sularso, Erijanto dan Karya Supriyanto.
Sementara itu, KPK hingga saat ini telah menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yakni PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati, terkait dugaan korupsi pembangunan dermaga pelabuhan Sabang. Proyek tersebut diduga berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp313 miliar.
Proyek pembangunan yang berlangsung sejak 2006 hingga 2011 tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggunakan skema pembiayaan tahun berkelanjutan atau multiyears.
Namun, anggaran proyek tersebut diduga diselewengkan atau digelembungkan sehingga biayanya membengkak.
KPK meyakini, kedua perusahaan tersebut telah bekerja sama atau dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun sebuah korporasi atau kelompok.
Nindya Karya dan Tuah Sejati merupakan tersangka KPK pertama yang berasal dari unsur korporasi.
KPK menduga, PT. Nindya Karya memperoleh keuntungan sebesar Rp45,8 miliar, sedangkan PT. Tuah Sejati diduga juga memperoleh keuntungan yang sama yaitu sebesar Rp49,9 miliar.
Mereka diduga melakukan berbagai penyimpangan dengan cara melakukan penunjukkan langsung sejumlah rekanan proyek, kemudian melakukan rekayasa berdasarkan perkiraan sendiri, melakukan penggelembungan harga dan melakukan sejumlah kesalahan yang berkaitan dengan prosedur standar operasional.
Baca Juga
Lihat juga...