KPK Tak Mengenal Politik Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi

Editor: Mahadeva WS

216
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang – Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) secara tegas membantah adanya dugaan tebang pilih atau bermain politik dalam penanganan perkara.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, KPK tidak memandang latar belakang seseorang dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan lebih cenderung berdasarkan fakta atau pembuktian. Penyidik KPK akan melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya indikasi korupsi atau tidak dalam kasus yang ditangani.

“Dalam penanganan kasus korupsi, KPK sebenarnya tidak mengenal istilah main politik atau pilih-pilih. Penyidik akan mendalami apakah ada unsur korupsinya atau tidak, kita lakukan pembuktian sebelum kasusnya ditingkatkan ke penyidikan,” kata Saut Situmorang di Jakarta, Selasa (12/6/2018).

Dalam penyelidikan, penyidik KPK minimal harus mengantongi dua alat bukti sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. “Dalam memberantas korupsi penyidik tidak pernah menyasar atau membidik Partai Politik (Parpol) tertentu. KPK justru mendorong dan membangun agar semua parpol cerdas dan berintegritas serta bersih dari kasus korupsi,” tambahnya.

Pernyataan Saut tersebut seolah membantah beredarnya kabar salah satunya berasal dari PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto menuduh KPK telah bermain politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Tuduhan tersebut berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di sejumlah lokasi sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada dua orang penjabat penyelenggara daerah atau kepala daerah di Jawa Timur yang berhasil ditangkap dan diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2,5 miliar.

Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 X 24 jam dan dilakukan gelar perkara, penyidik KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Jawa Timur sebagai tersangka korupsi. Diketahui keduanya adalah politisi dari PDIP.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.