hut

KPK Tetapkan Bupati Purbalingga Tersangka Kasus Gratifikasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Tasdi, Bupati Purbalingga sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu penyidik KPK juga menetapkan 4 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Purbalingga diduga telah menerima sejumlah suap atau gratifikasi terkait perizinan proyek pembangunan Gedung Purbalingga Islamic Center (PIC). Proyek Gedung PIC tersebut saat ini sedang dalam pembangunan dengan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Purbalingga, Tahun Anggaran (TA) 2018 hingga 2019.

Demikian pernyataan resmi yang disampaikan secara langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo saat menggelar acara jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Pusat. Menurut Agus, KPK sebenarnya telah lama melakukan pemantauan sebelum akhirnya dilakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan selama 1 X 24 jam dan dilajutkan dengan kegiatan gelar perkara, penyidik KPK menetapkan Bupati Purbalingga bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka, sehingga totalnya ada 5 orang yang ditingkatkan status hukumnya dari penyelidikan ke tingkat penyidikan,” kata Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta. Selasa (5/6/2018).

Agus menjelaskan bahwa saat menggelar OTT, petugas KPK juga berhasil menemukan dan menyita sejumlah uang tunai yaitu sebesar Rp100 juta. Uang tersebut sebentanya merupakan bagian kecil dari penerimaan commitment fee yang dijanjikan yaitu sebesar Rp500 juta.

Hingga malam ini kegiatan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih terus berlangsung di Gedung KPK Merah Putih Jakarta. Kelima tersangka tersebut masing-masing adalah Tasdi, Hadi Iswanto, Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan.

KPK menetapkan 2 orang sebagai tersangka pihak penerima uang, masing-masing Tasdi dan Hadi Iswanto. Sedangkan 3 orang lainnya masing-masing Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata ditetapkan sebagai pihak tersangka pemberi suap atau penyuap

Pihak pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pihak penerima suap disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lihat juga...