MA Didesak Eksekusi Putusan Kasasi Pembakaran Hutan di Aceh

Editor: Mahadeva WS

255
Dosen Hukum Acara Perdata FH UGM, Hasrul Halili, dosen pengajar Hukum Lingkungan UGM, I Gusti Agung Made Wardana dan Dosen Hukum Acara Perdata, Laras Susanti – Foto Istimewa / Jatmika H Kusmargana

YOGYAKARTA – Dikabulkannya gugatan perusahaan sawit PT. Kallista Alam kepada Kementerian Lingkungan Hidup oleh Majelis Halim Pengadilan Negeri Melabouh, Aceh pada 13 April lalu mengundang keprihatian banyak pihak. 

Hal itu dikarenakan, sebelumnya, perusahaan tersebut telah dinyatakan bersalah secara pidana. Tidak hanya di pengadian negeri, namun vonisnya sudah hingga tingkat kasasi oleh oleh Mahkamah Agung (MA). Perbuatannya membuka lahan dengan membakar dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dikabulkannya gugatan baru dengan substansi perkara yang sama tersebut, menurut Dosen Hukum Acara Perdata FH UGM Hasrul Halili, menjadi bentuk upaya penyeludupan hukum yang bertentangan dengan semangat pelestarian lingkungan hidup. “Seharusnya Hakim punya semangat untuk penegakan hukum di bidang lingkungan,” ujarnya di UGM, Jumat (8/6/2018).

Menurutnya, pengadilan tidak mengikuti tren positif dari semangat negara menegakan hukum lingkungan. “Putusan PN meulabouh, menurut saya melawan tren positif dan melawan hukum acara dan hukum pidana,” katanya.

Halili mengaku tidak habis pikir dengan keputusan hakim yang menyidangkan kembali perkara yang sudah diputuskan inkrah atau berkeputusan hukum tetap dari MA. “Nampaknya putusan hakim PN ini tidak memperhatikan unsur rasa keadilan masyarakat namun mementingkan perusahaan,” katanya.

Sementara itu Dosen Hukum Acara Perdata UGM lainnya Laras Susanti, SH., LL.M., mengatakan, putusan yang sudah inkrah lalu dimasukkan dalam gugatan baru dengan mempermainkan yurisprudensi pada dasarnya tidak menghilangkan pokok perkara.

Diharapkannya, di tingkat pengadilan Tinggi, hakim bisa menolak putusan PN tersebut. “Semoga nanti pengadilan tinggi menolak putusan PN,” katanya.

Sedangkan dosen pengajar Hukum Lingkungan UGM, I Gusti Agung Made Wardana Ph.D., mengatakan, sepanjang pengetahuannya, dari berbagai upaya penindakan perusahaan sawit pembakar hutan, baru kali ini ada perusahaan yang melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan baru meski sudah dihukum.

”Seharusnya putusan MA sudah dieksekusi namun ada celah kesalahan penulisan titik koordinat (lokasi), menjadi pintu masuk mereka untuk menyampaikan surat gugatan,” katanya.

Meski hanya menyampaikan letak lokasi, kesalahan ketik dalam penulisan putusan bagi Wardana bukanlah substansi yang menjadikan putusan tersebut batal. Di pokok perkara yang diputuskan oleh MA adalah pembiaran pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Soal gugatan baru dengan kesalahan penulisan angka titik koordinat bukan termasuk obyek perkara, pembakaran hutan di wilayah konsesinya itu yang sebetulnya menjadi pokok perkara,” katanya.

Para dosen hukum UGM ini mendesak agar MA segera memerintahkan eksekusi putusan kasasinya. Mereka juga meminta MA melakukan kajian tentang penggunaan yurisprudensi yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Melabouh yang menyidangkan gugatan PT Kallista Alam.

Lihat juga...

Isi komentar yuk