MA Terbitkan Regulasi Administrasi Perkara Secara Elektronik

Editor: Mahadeva WS

213
Foto Juru Bicara Hakim MA, Suhadi Memberikan Keterangan Pers kepada Media di Media Center MA - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Baru. Perma baru bernomor 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Keberadaan peraturan tersebut, untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Perkara Perdata yang semakin berkembang. Hal itu dilakukan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

“Karena dengan adanya sistem administrasi perkara secara elektronik akan memangkas waktu dan biaya panggilan, selain itu sistem elektronik yang digunakan dalam beberapa proses persidangan diharapkan lebih memudahkan para pencari keadilan dalam perkara perdata,” kata Juru Bicara Hakim MA, Suhadi, Rabu (6/6/2018).

Untuk menunjang pelaksanaan sistem elektronik di Perma No.3/2018, MA telah mengembangkan Aplikasi e-court. Aplikasi tersebut sebagai perangkat yang disediakan untuk pengaplikasian sistem elektronik tersebut. “Di mana Aplikasi e-court ini dapat menunjang proses pelaksanaan persidangan,” sebutnya.

Diantaranya pendaftaran perkara secara elektronik yang sementara hanya bisa dilakukan oleh advokat yang telah mendapatkan validasi oleh MA. Pemanggilan secara elektronik, gugatan, jawaban, replik dan duplik secara elektronik dan salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik.

“Penggunaan sistem administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik akan dimulai sejak penerimaan permohonan/gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan. Namun, tidak termasuk proses pembuktian karena proses pembuktian masih harus dilakukan dengan sistem konvensional melalui persidangan langsung dihadapan hakim,” jelasnya.

Pengimplementasian Perma 3/2018 dilakukan diikuti Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perma tersebut. Yaitu Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/DJU/SK/Ps01/4/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA 3/2018.

Secara rinci mengatur tentang tata cara pendaftaran, tata cara pembayaran secara Elektronik, tata cara Verifikasi. “Terkait dengan pelaksanaan PERMA 3 /2018, setiap Pengadilan tentu memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian. Sehingga Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal terkait akan terus melakukan beberapa kegiatan,” ungkapnya.

Kegiatan yang dilakukan adalah, menyiapkan perangkat e-court  hasil kerja sama dengan pihak Bank untuk pembayaran panjar biaya perkara, sosialisasi kepada Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama. Khususnya kepada administrator perkara perdata dan petugas IT serta sosialisasi kepada masyarakat, secarak husus kepada para advokat.

Lihat juga...

Isi komentar yuk