Mantan Dirut PT. Nindya Karya Diperiksa KPK

Editor: Koko Triarko

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, -Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Nindya Karya (Persero), I Gusti Ngurah Putra, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat dua perusahaan, yakni PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati. 
“Pemeriksaan merupakan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik KPK, untuk mendalami kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait proyek pembangunan dermaga bongkar muat di kawasan pelabuhan bebas Kota Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)”, jelas Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Menurutnya, dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, masing-masing PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati.
I Gusti pernah menjabat sebagai Dirut Nindya Karya, salah satu perusahaan kontruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masa jabatannya berakhir bulan Juli 2004. Dirinya kemudian sempat dimutasi ke PT. Hutama Karya (Persero), selanjutnya menduduki jabatan sebagai Dirut PT. Waskita Karya (Persero) sejak April 2018.
Febri Diansyah menjelaskan, bahwa penyidik KPK saat ini sedang memfokuskan pemeriksaan terkait mekanisme atau prosedur terkait kerja sama atau joint operation antara Nindya Karya dengan Tuah Sejati, dalam pengerjaan proyek pembangunan dermaga Sabang.
KPK sedang mendalami terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selama ini tertuang dalam aturan internal Nindya Karya. Nanti akan diketahui bagaimana mekanisme terkait proses pengambilan keputusan masing-masing perusahaan  atau korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.
“Penyidik KPK hari ini juga memanggil sejumlah saksi lainnya dari komisaris Tuah Sejati, di antaranya Rahmat Lutfi dan Jamaluddin Ahmad. Mereka menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan untuk tersangka PT. Tuah Sejati” kata Febri Diansyah.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus perkara korupsi tersebut diduga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.313 miliar. Dana proyek tersebut diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggunakan skema pembiayaan tahun berkelanjutan atau multiyears.
Lihat juga...