MCW Desak Wali Kota Terpilih Selesaikan Masalah Klasik di Malang

Editor: Koko Triarko

261
Koordinator MCW, M Fahrudin. -Foto: Agus Nurchaliq
MALANG – Malang Corruption Watch (MCW), menilai masih banyak permasalahan di kota Malang yang selama ini belum bisa terselesaikan, dan terus berulang dari tahun ke tahun, termasuk ‘tujuh dosa yang harus segera ditebus’ oleh Wali Kota Malang terpilih, nanti. 
“MCW mendesak bagi wali kota terpilih nantinya harus bisa menyelesaikan tujuh dosa yang menjadi masalah klasik di kota Malang, yang selalu terjadi dan tidak pernah kunjung tuntas,” jelas, Koordinator MCW, M. Fahrudin, Kamis (28/6/2018).
Menurutnya, tujuh dosa tersebut di antaranya penuntasan korupsi di kota Malang. Wali Kota terpilih nantinya harus memiliki semangat antikorupsi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di Kota Malang. Misalnya, dugaan korupsi jembatan Kedungkandang yang belum tuntas, kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya, yang banyak sekali dan perlu diselesaikan oleh wali kota terpilih.
“Jadi, wali kota terpilih harus bisa sesegera mungkin menyelesaikan persoalan korupsi di kota Malang,” ucapnya.
‘Dosa’ selanjutnya, yakni buruknya pengelolaan aset daerah. Contohnya, banyak aset berupa tanah di kota Malang yang belum tercatat, dialihfungsikan dan bahkan di pindahtangankan. Hal tersebut tentu sangat rawan untuk diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kemudian terkait dengan tidak maksimalnya pengelolaan atas pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari retribusi dan pajak daerah. Hal tersebut, menurut Fahrudin, diindikasikan terjadinya kebocoran di mana-mana misalnya, terkait retribusi parkir.
“Ada ratusan miliar potensi-potensi pendapatan yang saya kira bocor. Dan, itu sudah terkonfirmasi dari ditangkapnya Kabid parkir oleh kejaksaan,”ujarnya.
‘Dosa’ berikutnya adalah minimnya keterbukaan informasi publik. Kota Malang masih menjadi daerah yang tertutup terhadap dokumen-dokumen publiknya. Di antaranya dokumen-dokumen kontrak yang belum disampaikan ke publik.
Kemudian permasalahan selanjutnya terkait infrastruktur, transportasi dan tata ruang.
Menurut Fahrudin, tata ruang kota Malang sangat rawan sekali untuk dikorupsi, terutama di sektor perizinannya. Indikator tersebut bisa dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan pusat bisnis dan sebagainya yang belum mengantongi izin, tapi sudah berdiri dan beroperasi.
Selain itu, pelayanan dasar terutama di bidang kesehatan dan pendidikan juga masih menyisakan masalah tersendiri yang belum tuntas.
“Contohnya, terkait masih adanya pelayanan kesehatan yang diskriminatif, misalnya mereka yang menggunakanan BPJS atau tidak menggunakan BPJS, tapi masuk kategori miskin, mereka mendapatkan pelayanan berbeda dengan mereka yang mandiri. Itu yang seringkali ditemukan oleh MCW,” ungkapnya.
Terakhir, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, di mana menjadi salah satu sektor yang banyak dikorupsi. Untuk itu, MCW bersama dengan warga akan terus melakukan pengawasan dan mendorong, agar pemerintah kota Malang dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang.
Baca Juga
Lihat juga...