Mencermati Kesepakatan Donald Trump dan Kim Jong Un

223
Ilustrasi [ME. Bijo Dirajo]

JAKARTA — Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-Un pada Selasa (12/6) mencatatkan sebuah sejarah yang akan selalu diingat oleh masyarakat dunia.

Pertemuan pertama antara kedua pemimpin itu setelah 70 tahun terlibat ketegangan menjadi titik awal dalam mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Masyarakat dunia pun bersukacita atas kesepakatan yang dicapai antara Donald Trump dengan Kim Jong-Un.

Dari pertemuan bersejarah itu ada empat poin penting yang dihasilkan, pertama, Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk membangun hubungan baru sesuai dengan keinginan masyarakat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.

Kedua, Amerika Serikat dan Korea Utara akan berupaya membangun rezim perdamaian yang abadi dan stabil di Semenanjung Korea.

Menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom 27 April 2018, Korea Utara berkomitmen untuk menyelesaikan secara menyeluruh denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Keempat, Amerika Serikat dan Korea Utara tetap berkomitmen untuk menyelesaikan soal tawanan perang, termasuk pemulangan segera mereka yang sudah diidentifikasi.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan kesepakatan yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un harus ditindaklanjuti secara teknis dan komprehensif.

Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara telah membuat pernyaan bersama/joint statement yang terdiri atas empat poin dalam pertemuannya di Singapura. Sebagaimana telah diduga pernyatan bersama tersebut masih bersifat umum dan kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara teknis, kata dia.

Menlu AS Michael Pompeo dan pejabat tinggi dari Korut akan segera melakukan pembicaraan.

Ia mengatakan masyarakat internasional perlu bersyukur pertemuan Trump-Kim berlangsung positif dan memberi harapan bagi perdamian abadi di semenanjung Korea.

Hanya saja Dunia tidak seharusnya larut dalam kegembiraan. Masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan agar denuklirisasi di Korut terwujud dan bukannya tidak mungkin berbagai rintangan harus dihadapi, ujar Hikmahanto.

Rintangan pertama adalah berkaitan dengan perilaku Donald Trump. Ini mengingat pasca pertemuan Trump merasa dirinya keluar sebagai pemenang perang.

Perilaku seperti ini akan memprovokasi Kim Jong Un, bahkan rakyat Korut, untuk bereaksi negatif dan berdampak pada perundingan teknis.

Kedua, lanjut dia, dunia perlu memperhatikan situasi politik dalam negeri di Korut.

“Bila ada loyalis orang tua dan kakek Kim Jong Un yang kecewa dengan hasil pertemuan, maka menjadi pertanyaan apakah mereka tidak akan melakukan kudeta atas kepemimpinan Kim Jong Un. Bila kudeta terjadi lagi-lagi ini akan berdampak pada pertemuan teknis,” kata dia.

Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah apa rumusan-rumusan teknis sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Trump dan Kim.

Semisal program denuklirisasi Korut apakah akan disertai dengan penarikan mundur tentara AS di Korea Selatan, bahkan Jepang, ujar Hikmahanto.

Demikian pula apakah kelanjutan dinasti Kim akan dijamin keberlanjutannya di Korut seiring dengan lebih sejahteranya rakyat Korut, terwujudnya demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.

Dalam kaitan ini apakah AS dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam penjatuhan rejim Kim, kata Hikmahanto.

Peranan AS Kekhawatiran ini menilik dari pengalaman sejumlah negara di Timur Tengah dimana AS berada dibelakang pemberontak yang ingin menjatuhkan pemimpin yang otoriter, mulai dari Saddam Hussein hingga Muamar Gaddafi.

“Tentu masih banyak lagi isu yang menjadi tantangan bagi tim teknis untuk dapat dirumuskan,” kata Hikmahanto.

Intinya, ia menegaskan, tim teknis akan menghadapi situasi dimana “Setannya berada pada isu teknis” (the Devil is on the Details).

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un di Singapura sebagai langkah kemajuan bagi perdamaian dunia.

Peristiwa tersebut adalah momentum yang sangat bersejarah dan niat Presiden Kim menghentikan program nuklirnya harus dihargai.

Bagi sebuah negara, yang perlu dilihat adalah niatnya. Masyarakat dunia harus menghargai niat Pimpinan Korea Utara itu.

Ia mengatakan niat sebuah negara adalah hal yang sangat perlu diperhitungkan, misalnya, mengukur niat sebuah negara untuk menginvasi negara lain atau niatan untuk perdamaian.

Jangan terlalu gembira Pakar Hubungan Internasional Universitas Gajahmada, Yogyakarta, Nur Rachmat Yuliantoro menilai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak akan segera membawa hasil baik bagi Semenanjung Korea.

Tidak perlu bergembira berlebihan seolah-olah perdamaian dan keamanan kawasan itu segera menuju ke arah positif, kata Rachmat.

Ia mengatakan masyarakat internasional masih harus menunggu apakah Presiden Trump dan Kim akan betul-betul mengusahakan langkah perdamaian atau hanya retorika.

Dalam pembicaraan tersebut, tidak lepas peran Korea Selatan melalui Presiden Moon Jae-in, yang menjadi sosok paling berperan dalam mendorong saudara Utara-nya hadir dalam meja pembicaraan.

Hanya Presiden Moon jelas terlihat mendukung dan menghargai sikap lunak Kim, sementara negara lain mungkin tidak seperti itu, kata Rachmat.

Yang mungkin, adalah bahwa pertemuan tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan tekanan dan desakan dari internasional agar Korea Utara melucuti senjata nuklirnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hikmahanto Juwana. Hikmahanto yang mengatakan masyarakat dunia tidak seharusnya larut dalam kegembiraan.

Karena masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan agar denuklirisasi Korut terwujud.

Presiden Trump pun tidak sepantasnya merasa keluar sebagai pemenang perang usai pertemuan kemarin, karena perilaku itu bisa memprovokasi Kim Jong Un, bahkan rakyat Korut, untuk bereaksi negatif dan berdampak pada perundingan teknis.[ant]

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.