Mengamankan Pilkada Kaltim di Perbatasan Malaysia

Editor: Satmoko Budi Santoso

225

BALIKPAPAN – Aparat kepolisian di wilayah Kalimantan Timur harus bekerja keras mengamankan proses pilkada di Kalimantan Timur. Hal ini lantaran wilayah Kaltim yang luas, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau untuk beberapa daerah.

Dari 10 kota-kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan tahun ini, praktis hanya Balikpapan dan ibu kota provinsi Samarinda yang relatif mudah dijangkau. Infrastruktur kedua kota ini cukup lengkap, sehingga pengiriman logistik Pilkada bisa diselesaikan cukup mudah tanpa harus terkendala dengan cuaca yang tak mendukung ataupun transportasi.

Kondisi berbeda dialami daerah-daerah di luar dua kota tersebut. Terutama di wilayah utara yang berbatasan dengan Malaysia. Seperti Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat pada 2012 silam.

Di Kabupaten Mahakam Ulu sendiri memiliki 5 kecamatan dan 50 kelurahan atau desa. Tentu ini sangat luas dan jangkauan dalam pengamanan pilkada yang dilaksanakan oleh kepolisian harus lebih ekstra mengingat letak geografisnya yang berada di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat.

Polres Kutai Barat, misalnya, menaungi 31.328,7 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Kutai Barat. Polres Kutai Barat ini kini diperkuat 558 personel Polri dan 2 Pegawai Negeri Sipil, serta membawahi 14 Polsek yang tersebar di sejumlah titik strategis.

Seperti diungkapkan anggota Polres Kutai Barat yang bertugas di Kesatuan Polsek Long Apari. Bripka Merang Lahang menuturkan, kecamatan Long Apari memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya, khususnya di Mahakam Ulu. Karena letak geografis dan transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan logistik pemilu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan.

“Memang kondisi geografisnya berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu yang kebetulan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dan juga provinsi Kalbar maupun Kalteng,” papar pria yang bergabung di Polri sejak tahun 2000.

Bripka Merang Lahang (bercelana jeans biru) sedang mengikuti apel rutin – Foto Ist

Dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kaltim, pihak kepolisian memiliki tugas mengamankan jalannya pelaksanaan pilgub tersebut mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon hingga jalannya pelaksanaan pilgub.

Terkait pengamanan pemilu, menurutnya, Long Apari merupakan kampung yang terpencil dan masih ada beberapa kampung lagi yang letaknya juga cukup jauh dari kecamatan.

“Dalam pengamanan pilgub, pemilu dan pilkada kepolisian juga mengamankan dalam pendistribusian kotak suara sampai ke Tempat Pemungutan Suara yang dituju. Dari kecamatan menuju Long Apari ataupun kampung lainnya harus menggunakan perahu yang memakan waktu kurang lebih 3 jam,” kata pria kelahiran Agustus 1981.

Menuju ke kampung Long Apari yang memakan waktu 3 jam tersebut apabila cuaca mendukung, namun bila tak bersahabat atau hujan bisa membuat air naik, maka terpaksa ditunda hingga cuaca mendukung.

“Kendalanya kalau cuaca atau alam tak bersahabat, mau tidak mau kita bisa kembali ke kecamatan atau bermalam di jalan. Karena satu-satunya akses adalah hanya perahu mengingat belum ada akses darat menuju ke sana,” imbuh Merang Lahang, saat dihubungi, Minggu (24/6/2018).

Pada pengamanan pilgub yang kini berlangsung, rencananya pengamanan pendistribusian logistik mulai dilakukan dengan melihat cuaca dan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas.

“Pergeseran kotak suara mulai dilakukan ke TPS masing-masing dan melihat kondisi karena hujan deras. Belum tahu nanti kesepakatan dengan PPK dan panwas dengan melihat cuaca,” ucap pria yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Long Apari.

Pendistribusian logistik Pilkada menggunakan perahu – Foto Ist

Ia mengungkapkan, arahan pengamanan dari pimpinan harus dilakukan sesuai perintah dan untuk daerah yang sulit dijangkau personel harus kerja ekstra dengan mengutamakan keselamatan dan pengamanan kotak suara yang harus terkunci dengan baik hingga pencoblosan berlangsung.

Tujuannya adalah agar pelaksanaan pemilihan gubernur Kaltim 2018 dapat berjalan aman dan lancar tanpa kendala. “Ekstranya saat di jalan safety kita harus diperhatikan bawa pelampung, safety kotak suara juga terkunci dengan baik. Tujuannya bisa terlaksana dan tercapai pelaksanaan pilkada, aman dan lancar,” ujar Merang.

Suka dan Duka

Tantangan bukan hanya faktor cuaca namun juga datang dari jaringan komunikasi yang tidak menentu. “Kalau cuaca tak mendukung, dan mati listrik untuk berkomunikasi dengan pimpinan serta petugas lainnya harus menunggu sinyal bagus. Kalau sinyal bagus baru komunikasi,” tukasnya dengan tersenyum.

Namun ia mengaku dengan tantangan pengaman pilkada di daerah yang sulit terjangkau itu apabila dijalani dengan ikhlas dan senang maka selama perjalanan lancar.

“Kita sudah lama di sini enjoy saja menjalankannya. Mengisi kekosongan dengan canda tawa bersama rekan-rekan dalam pengamanan walau harus meninggalkan anak istri. Tentu keluarga juga memaklumi karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini,” pungkasnya.

Peran Polda Kaltim dalam Pilkada

Pada pilkada 2018 ini, Polda Kaltim berperan sebagai satuan yang mengamankan jalannya Pilkada mulai dari pendaftaran pasangan calon (Paslon) hingga pelantikan paslon terpilih.

Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Priyo Widiyanto – Foto Ferry Cahyanti

Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Priyo Widiyanto, menjelaskan, dalam melaksanakan peran itu anggota Polda Kaltim dapat melakukan beberapa upaya mengawal pelaksanaan pilkada. Di antaranya deteksi dini perkembangan di tengah masyarakat, menggalakkan sistem pengamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat hingga pengamanan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Polda Kaltim juga menyusun sistem peringatan dini dan tanggapan dini konflik dalam mencegah terjadinya konflik. Masyarakat juga dapat berperan serta menciptakan Pilkada aman maupun damai dengan cara ikut memantau pelaksanaan Pilkada agar sesuai pelaksanaan undang-undang,” tandasnya.

Selain itu guna memastikan Pilkada aman, Kapolda juga mengeluarkan strategi dan kebijakan dengan membentuk Satgas Nusantara, Satgas Cyber Crime, Satgas Antimoney Politic serta pembentukan Satgas Banops Pilkada 2018.

Satgas Nusantara dipimpin langsung Wakapolda Kaltim dengan tujuan meminimalisir isu SARA. Sementara Satgas Siber dipimpin Dir Reskrimum untuk memberantas ujaran kebencian, hoax, fitnah dan sebagainya.

Sedangkan Satgas Antimoney Politics berada di bawah tanggungjawab Dir Reskrimsus yang bertujuan menangkal politik uang. “Satgas Banops berjumlah 17 subsatgas yang bertanggungjawab dan cara bertindak yang berbeda di tiap tahapan Pilkada. Subsatgas ini terdiri dari satuan-satuan yang ada di Polda Kaltim,” sebut Priyo Widiyanto.

Tak lupa pula Kapolda juga menegaskan bahwa seluruh personil Polri wajib menjaga netralitas dalam kontestasi Pilkada. Keterlibatan Polri adalah mengamankan seluruh proses hingga selesainya pesta demokrasi ini,” katanya. Kapolda meluncurkan sebuah buku saku sebagai acuan dan pedoman bagi personel Polda Kaltim di ajang Pilkada.

Sikap netral anggota Polri diatur sejumlah regulasi, seperti Tap MPR No. 7/MPR/2000, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.