MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil UU MD3

Editor: Mahadeva WS

402
Suasana Sidang Putusan Uji Materil UU MD3 di Gedung MK Jakarta - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagai permohonan uji materiil UU No.2/2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Uji materiil diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Pasal yang diujikan adalah Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 256 UU MD3. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No.2/2018 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Pengucapan Putusan, Kamis (28/6/2018).

Lebih lanjut hakim menilai, Pasal 122 huruf l UU No.2/2018 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan frasa Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden di dalam Pasal 245 ayat (1) UU No.2/2018 juga bertentangan dengan UUD 1945.

Frasa tersebut juga dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara frasa, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam Pasal 245 ayat (1) UU No.2/2018 juga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 245 ayat (1) UU No.2/2018 selengkapnya menjadi, Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Dengan putusan tersebut, Anwar Usman memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam lembar Berita Negara Republik Indonesia. “Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” tambah Anwar.

Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat, bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3, pasal-pasal tersebut, mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya dalam konteks fungsi DPR. Hal itu bisa memunculkan tafsir, bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan termasuk dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran.

“Terhadap hal tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan yang didalilkan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan tidak jelasnya parameter dalam konteks fungsi DPR di dalam menggunakan upaya pemanggilan paksa dan sandera, penting untuk diuraikan esensi dari pemanggilan paksa dan sandera serta relevansi upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut dikaitkan dengan fungsi dari lembaga DPR itu sendiri,” kata hakim anggota I Gede Palguna.

Sementara mengenai, substansi permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tugas MKD untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf l UU MD3.

Mahkamah mempertimbangkan, substansi Pasal 122 huruf l UU MD3 mengandung tiga unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan, dan penindakan MKD, yaitu: institusi yang diberi tugas, dalam hal ini MKD, tugas yang diberikan, yaitu mengambil langkah hukum atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum, dan perbuatan yang akan ditindak, yaitu perbuatan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Dengan menelaah ketiga unsur yang dimuat dalam norma tersebut, Mahkamah menilai ihwal tepat atau tidak, benar atau tidak, dan bertentangan dengan UUD 1945,” tandas I Gede Palguna.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.