MK Tolak Uji Materiil Ojek Online

Editor: Mahadeva WS

469
Suasana Sidang Pengucapan Putusan Uji Materil UU LLAJ yang Diajukan Pengemudi Ojek Online di MK - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penolakan dilakukan terhadap seluruh materi permohonan.

Penolakan dilakukan dengan pertimbangan, UU LLAJ adalah norma hukum yang berfungsi melakukan rekayasa sosial. Keberadaanya untuk membantu agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. “Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Putusan, Kamis (28/6/2018).

Para Pemohon yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online (KATO) menguji, Pasal 138 Ayat (3) UU LLAJ yang berbunyi, Angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

KATO mewakili 50 Pemohon yang datang dari berbagai latar belakang profesi, yaitu pengemudi ojek inline, pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswasta, wartawan, pelajar/mahasiswa, dan pengguna jasa ojek berbasis aplikasi online (ojek online).

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan bahwa keberadaan ojek daring merupakan sebuah fakta yang aktual. Pemohon memaparkan keunggulan ojek daring yang tidak hanya menawarkan layanan transportasi, tetapi juga layanan berbelanja serta layanan pemesanan makanan.

Pemohon menilai, saat ini, pasal a quo tidak mengakomodasi jaminan konstitusional para Pemohon. Baik sebagai pengguna maupun pengendara ojek daring. Sebaliknya, pasal a quo dinilai Pemohon berpotensi memicu reaksi penolakan terhadap keberadaan ojek daring.

Dalam pertimbangan hukum, majelis berpendapat, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan.

Sementara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena pasal ini berkaitan dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum.

“Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan, baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan,” kata hakim anggota Arief Hidayat.

Arief menyebut, mengenai pertentangan antara Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai, tidak terdapat korelasi antara hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah berkait dengan hak setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum. “Misalnya, ketika para Pemohon diperiksa oleh penyidik dalam suatu perkara pidana atau ketika para Pemohon bersengketa di pengadilan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkapnya.

Terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor lainnya, Mahkamah berpendapat adalah tidak tepat. Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ. Sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ.

“Namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan. Kriteria kendaraan kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang pun telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d juncto Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah,” pungkas Arief.

Baca Juga
Lihat juga...