Mungkinkah Muslim Miskin dan Non Muslim Konglomerat, Bersatu dalam Ekonomi?

Thowaf Zuharon. Foto: Dokumentasi CDN

Berulang kali, di berbagai kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kesenjangan ekonomi yang terlalu menganga di Indonesia sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, pada 7 April 2018, Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, permasalahan umat yang hinggi kini masih belum terselesaikan yaitu kesenjangan ekonomi. Ia mengajak umat agar persoalan ini menjadi perhatian semua pihak. JK mengungkapkan, corak keislaman Indonesia yang moderat tidak lepas dari para pedagang. Karena, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang juga sekaligus ulama.

Bahkan, pada Februari 2017, Wakil Presiden M Jusuf Kalla dengan keras menyatakan, kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia jauh lebih membahayakan dibanding negara lain. Ada perbedaan agama dan ras antara yang kaya dan miskin. Dalam telaah Jusuf Kalla, sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan Cina yang non muslim. Sedangkan sebagian besar orang yang miskin beragama Islam. Apalagi, Indonesia merupakan negara multietnis yang berbeda dengan negara lain seperti, Turki, Thailand dan Filippina yang tidak memiliki masyarakat multietnis seperti Indonesia. Melihat hal itu, melaksanakan amanat keadilan sosial berdasar pada sila kelima Pancasila, perlu perjuangan yang sangat keras.

Dalam membangun keadilan sosial pada sila kelima Pancasila ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Presiden Joko Widodo telah meyakini, memperkuat ekonomi umat merupakan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Tak perlu ditutupi, kondisi saat ini, kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi. Banyak penguasaan ekonomi belum merata.

Lihat juga...