hut

Mungkinkah Muslim Miskin dan Non Muslim Konglomerat, Bersatu dalam Ekonomi?

Thowaf Zuharon. Foto: Dokumentasi CDN

Berulang kali, di berbagai kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kesenjangan ekonomi yang terlalu menganga di Indonesia sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, pada 7 April 2018, Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, permasalahan umat yang hinggi kini masih belum terselesaikan yaitu kesenjangan ekonomi. Ia mengajak umat agar persoalan ini menjadi perhatian semua pihak. JK mengungkapkan, corak keislaman Indonesia yang moderat tidak lepas dari para pedagang. Karena, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang juga sekaligus ulama.

Bahkan, pada Februari 2017, Wakil Presiden M Jusuf Kalla dengan keras menyatakan, kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia jauh lebih membahayakan dibanding negara lain. Ada perbedaan agama dan ras antara yang kaya dan miskin. Dalam telaah Jusuf Kalla, sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan Cina yang non muslim. Sedangkan sebagian besar orang yang miskin beragama Islam. Apalagi, Indonesia merupakan negara multietnis yang berbeda dengan negara lain seperti, Turki, Thailand dan Filippina yang tidak memiliki masyarakat multietnis seperti Indonesia. Melihat hal itu, melaksanakan amanat keadilan sosial berdasar pada sila kelima Pancasila, perlu perjuangan yang sangat keras.

Dalam membangun keadilan sosial pada sila kelima Pancasila ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Presiden Joko Widodo telah meyakini, memperkuat ekonomi umat merupakan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Tak perlu ditutupi, kondisi saat ini, kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi. Banyak penguasaan ekonomi belum merata.

Lebih berbahaya lagi, kepemilikan modal terhadap beberapa sektor penting dan menjadi hajat hidup orang banyak, masih saja dikuasai pihak tertentu. Sementara, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali. Bahkan, penguasaan aset-aset ekonomi oleh asing terus membesar.

Bila ditelisik bersama saat ini, di Indonesia, ada empat orang konglomerat Indonesia yang jumlah akumulasi kekayaannya setara dengan jumlah akumulasi kekayaan 100 juta orang Indonesia. Jika menilik data kesenjangan ekonomi negara-negara di dunia, pada 2017 ini, Indonesia adalah juara nomor 4 se-dunia sebagai negara paling senjang dalam pemerataan ekonomi. Pada 2017, ada data menyebut, 10% populasi manusia Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional. Hal ini tidak hanya potensial memicu munculnya konflik ekonomi, melainkan bisa memicu perpecahan segala sendi kehidupan berbangsa.

Akibat kesenjangan tersebut, tingkat rasio gini Indonesia masih sangat tinggi. Pada September 2017, Badan Pusat Statistik menyatakan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,391. Angka tersebut menunjukkan ketidakberdayaan negara dalam memangkas kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi justru condong ‎lebih memberikan manfaat kepada kelompok menengah ke atas.

Kesenjangan sosial ini telah menjadi entitas dari rapuhnya ekonomi umat. Apalagi, pada masa reformasi ini, kekuatan ekonomi umat Islam justru semakin lemah, hingga tidak mampu lagi menguasai pusat-pusat perdagangan. Saat ini, boleh dikatakan, Indonesia sudah berada pada titik darurat ketimpangan. Padahal, dari data kependudukan yang ada, umat Islam Indonesia jumlahnya 87 persen dari total penduduk Indonesia. Tapi, angka populasi 87% ini hanya mempunyai 12 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia. Umat Muslim Indonesia yang mayoritas dalam jumlah, ternyata hanya menguasai 12 persen ekonomi. Hal itu terjadi, karena umat muslim masih menganggap urusan ekonomi dan bisnis bukan yang utama. Akibatnya, Umat Islam mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi dibanding umat agama lain.

Satu indikator dalam bidang ekonomi tentang keterpurukan umat Islam, yaitu data tentang kepemilikan aset nasional. Penguasaan aset nasional umat muslim, sebagian besar didapatkan, bukan hasil pembelian, melainkan hanya karena pemberian negara. Sementara, ada satu persen rakyat Indonesia yang menguasai 50 persen aset nasional. Sudah menjadi rahasia umum, di antara satu persen itu, mayoritas bukanlah warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Di sisi lain, penguasaan umat muslim atas sumber daya alam masih sangat lemah. Hal ini diakibatkan dari tingkat pendidikan dan penguasaan IPTEK umat muslim yang rendah. Pada gilirannya, ini membuat inovasi dan entrepreneurship umat muslim juga rendah. Faktor lainnya, keberpihakan regulasi pemerintah dan kekuatan modal global kurang berpihak kepada rakyat kecil. Faktanya bisa dilihat pada kurangnya akses umat muslim–yang mayoritas memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah–kepada sumber dana di perbankan, teknologi, infrastruktur, informasi pembangunan, serta bisnis usaha. Sayangnya, sebagian besar kalangan pengusaha muslim tak mampu menjadi bagian dari dari solusi (problem solving), melainkan malah menjadi bagian dari masalah (part problem).

Pentingnya Penguatan UMKM

Kesenjangan antara pelaku usaha di Indonesia pun masih terlalu besar. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan mayoritas, hanya menguasai aset yang begitu kecil. Sektor UMKM hanya memperoleh porsi di bawah 20% dari nilai ekonomi nasional. Sebaliknya, para pengusaha besar yang minoritas, justru menguasai hampir seluruh aset swasta nasional. Sehingga, sangat diperlukan penataaan kembali atau redistribusi aset untuk memperkecil kesenjangan ini. Disinilah perlu adanya koperasi dan UKM incorporated (harus ditangani bersama dalam satu koordinasi), agar hasilnya bisa maksimal. Apalagi, pada era sekarang ini, pelaku usaha dituntut harus lari ke pasar secara digital.

Padahal, jika dikelola dengan baik, perkembangan UMKM dan ekonomi syariah menjanjikan pencerahaan ekonomi yang etis dan normatif, membina persaudaraan, menegakkan keadilan universal, distribusi pendapatan yang seimbang dan berkomitmen tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan, dan mewujudkan kebebasan dalam konteks kesejahteraan sosial.

Data di lapangan menunjukkan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97 % dari total pekerja di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan klasik. Akses usaha mikro dan kecil terhadap lembaga keuangan masih rendah. Tapi, baru 30% UMKM yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non bank, termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan (Bank Indonesia, 2015).

Di sisi lain, pada sektor keuangan syariah, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan. Pangsa perbankan syariah belum beranjak dari angka lima persen. Padahal, 87 % penduduk Indonesia adalah muslim dan menjadi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Predikat negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia belum diikuti dengan peran ekonomi umat Islam yang besar.

Dalam program pemberdayaan ekonomi, sebenarnya, pemerintah telah memberikan paket kebijakan ekonomi sampai jilid XIV yang  memberikan kemudahan berusaha. Namun, barangkali, pemerintah perlu lebih memberikan asupan gizi akan peran koperasi dan UMKM dalam postur ekonomi nasional, serta mendorong tumbuh kembangnya Koperasi dan UKM di tanah air. Sektor usaha ini dianggap sebagai satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Peningkatan koperasi syariah ini berperan penting dalam penumbuhan dan kemandirian UMKM di Indonesia sebagai soko guru ekonomi nasional. Salah satu caranya, yaitu dengan berperan aktif dalam penguatan fasilitas permodalan dan jaringan lembaga keuangan mikro syariah, melalui kerja sama perbankan dan keuangan syariah dunia Islam. Salah satu teladan koperasi syariah yang sangat maju di Indonesia, yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur yang membukukan aset sebesar Rp 1,8 triliun. Ini wajib menjadi teladan bagi koperasi syariah lainnya.

Solusi Ketimpangan melalui Program Arus Baru Ekonomi Indonesia

Masalah yang pelik ini telah membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama Presiden Joko Widodo, mencanangkan program Arus Baru Ekonomi Indonesia melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan menggandeng seluruh unsur Ulama, ormas Islam, maupun Pesantren, yang dipimpin oleh K.H. Ma’ruf Amin, sejak April 2017 lalu. Jumlah populasi umat Islam yang sangat besar, bisa menjadi modal sosial untuk pembangunan.

Pada peresmian Pusat Inkubasi Syariah (PINBAS) Nasional di Palembang pada akhir Februari 2018 lalu, Menko Perekonomian Darmin Nasution sempat menyatakan, Program Arus Baru Ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi umat ini diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai equality (kesamaan perlakuan), melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil (equity).

Menurut Darmin, keadilan bagi yang kecil atau lemah, yaitu keadilan kepada individu (petani, nelayan, pedagang, miskin perkotaan, dsb.), kelompok usaha (mikro/kecil), daerah/kawasan (tertinggal, terluar, terpencil, kumuh, dsb), serta keadilan atas kepemilikan aset, keterbatasan kemampuan, keterbatasan akses terhadap tekonologi, pembiayaan, pasar, sarana/prasarana, serta keadilan tanpa diskriminasi. Equity akan tercapai ketika ada kebijakan melalui redistribusi, hibah, subsidi, dan fasilitasi.

Tujuan dari penyelenggaraan program Arus Baru Ekonomi Indonesia ini, yaitu ; (1) Mencari akar permasalahan dan solusi bagi kemandirian ekonomi umat; (2) Mendorong terjalinnya kerjasama, koordinasi dan sinergi program aksi ekonomi umat yang tepat sasaran; (3) Menyusun peta jalan pengembangan ekonomi umat dan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang; (4) Mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun kebangkitan ekonomi umat.

Selain berbagai tujuan tersebut, program ini akan membuat KOMITE TETAP AKSI EKONOMI UMAT yang akan mengawal Redistribusi aset, Penguatan Lembaga Keuangan Syariah, Affirmative Action Policy, program pendampingan UMKM, pembuatan kurikulum berbasis industri di SMK dan pesantren, membangun sistem kemitraan 80% untuk petani dan 20% untuk perusahaan, membuat Komisi Nasional Penguatan Ekonomi Umat, membuat Fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.

Program Arus Baru Ekonomi Indonesia tersebut menghasilkan tujuh poin deklarasi yang bertujuan mendorong terlaksananya arus baru ekonomi Indonesia. Pertama, yaitu menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Kedua, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan. Ketiga, yaitu memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Yakni sumber daya manusia yang berbasis keunggulan Iptek, inovasi dan kewirausahaan.

Poin keempat deklarasi, yaitu menggerakkan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Kelima, mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi dan UMKM dalam sistem produksi serta pasar terintegrasi. Keenam, pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Poin ketujuh, yaitu segera membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal arus baru perekonomian Indonesia.

Dengan tujuh point deklarasi itu, harapannya, seluruh elemen bangsa bisa menggerakan ekonomi umat, mampu membangun networking atau jejaring sinergis yang saling menguntungkan antara elemen-elemen bangsa di kelompok-kelompok ekonomi umat.

Maka, hal penting yang perlu diciptakan, yaitu kesejajaran antar elemen usaha kecil dan besar, serta perlu saling mengayuh antara usaha kecil kepada usaha besar. Keberadaan umat Islam di Indonesia perlu didorong pada penguatan kapasitas kemapanan ekonomi. Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki ekonomi nasional. Bagi umat Islam, seharusnya paham dan sadar, bahwa sebetulnya, ajaran Islam sangat concern dalam pengentasan kemiskinan, karena dalam Islam, ada asas pemerataan dan prinsip pemberdayaan dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Islam memberikan solusi agar terjadi keseimbangan, meminimalisir diskriminasi, dan ketimpangan sosial.

Berbagai program Arus Baru Ekonomi Indonesia ini, secara sederhana, merupakan kerjasama pemberdayaan ekonomi antara Pemerintah, Konglomerat dan Sektor Swasta, Lembaga Keuangan, dengan menggandeng umat yang ada di dalam berbagai ormas maupun pesantren. Hal itu tertuang dalam sebuah model pembangunan Pusat Inkubasi Syariah di berbagai propinsi di Indonesia.

Program pertama, yaitu membuat Pusat Inkubasi Halal yang menggandeng seluruh UKM, produsen bahan makanan, serta LPPOM MUI. Kedua, yaitu pembuatan Program Koperasi Syariah Berbasis Masjid.

Program unggulan ketiga, yaitu program Agribisnis Kacang Nasional (AGRIKANAS) yang melibatkan Garudafood, Perhutani & PTPN, Pemda, serta berbagai pelaku petani dari berbagai ormas Islam. Program Agrikanas ini merupakan upaya untuk mempercepat pelaksanaan dan realisasi dari Kongres Ekonomi Umat MUI yang melibatkan banyak pihak termasuk Perhutani, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), PTPN, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam (MUI) dan organisasi di bawahnya, pondok- pondok pesantren dan petani penggarap serta pihak swasta seperti GarudaFood Group.

Program Agrikanas (Agribisnis Kacang Nasional) ini diawali di Desa Alang Kemangi Kec. Dander Bojonegoro, Jawa Timur, melibatkan Garuda Food Group bersama Kepala Staf Presiden. Program Agrikanas ini telah melakukan pelaksanaan penanaman perdana kacang tanah di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada awal November 2017 lalu. Kemudian, Garuda Food sebagai offtaker (penerima hasil panen), melibatkan juga Universitas Muhammadiyah Palembang, juga mencanangkan pemberdayaan penanaman kacang di desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, pada Februari 2018 lalu, seluas 74 hektar.

Program Keempat, yaitu program Ultra Mikro Kredit (UMI) yang melibatkan Kemenkeu, Kominfo, Kemenkop, BMT Sidogiri, BMT BUS, serta berbagai Pemda. Program Kelima, PT MEDCO bersama Ikatan Saudagar Muslim membuat Program Domba Nasional (PRODOMBAS) yang melibatkan Pondok Pesantren, Ormas Islam, Koperasi Syariah, serta Perguruan Tinggi Islam. Keenam, yaitu membuat program Retail Lembaga Ekonomi Umat (LEU-Mart) yang melibatkan Umat Islam bersama Apindo, Transmart, RW Mart, serta Sinar Mas. Ketujuh, pemerintah membuat program Redistribusi Aset yang melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP), Sinar Mas, Perhutani, BPN, dan sebagainya. Kedelapan, yaitu membuat program Konco Jagung yang melibatkan Pemda, Japva, serta berbagai petani di sekitar pesantren. Pilot Project Konco Jagung yang telah dilakukan, yaitu di Bojonegoro. Program kesembilan, yaitu Program Industri Pangan Rakyat (INPARA). Dan masih banyak sekali model program pemberdayaan ekonomi umat lainnya yang akan dijalankan dengan berbagai inovasinya.

Perjalanan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan oleh pemerintah bersama berbagai Ormas Islam maupun pesantren yang difasilitasi oleh Majlis Ulama Indonesia sedang dijalankan secara serius dengan dikomandoi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Namun, pertanyaannya, apakah para konglomerat ekonomi Indonesia yang dirangkul oleh pemerintah bersama para ulama ini, betul-betul mau serius untuk membagi kue perputaran ekonomi yang selama ini mereka kuasai dalam waktu lama?

Dari berbagai program yang telah berjalan, baru sedikit sekali keterlibatan para konglomerat untuk betul-betul menyisihkan dana untuk memberdayakan ekonomi umat. Program domba nasional yang diinisiasi oleh Medco pun baru berjalan di delapan pesantren. Program Kacang Nasional pun baru berjalan di dua propinsi. Sehingga, ada beberapa pihak yang kuatir, keterlibatan para konglomerat dalam program ini, hanya berfungsi seperti deodorant pewangi tubuh yang bisa menghilangkan bau, tapi hanya untuk sementara waktu.

Bagaimanapun, umat menunggu bukti dari keseriusan para konglomerat dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi umat islam yang sebagian besar ada di bawah garis kemiskinan. Jika para konglomerat ternyata hanya memberi deodorant program, cita-cita luhur Pemerintah bersama Ulama, sungguh masih jauh panggang dari api!

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!