Pelaksanaan Pilkada Serentak, DKI Ikuti Ketentuan Pusat

Editor: Koko Triarko

321
JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat, jika pada pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 dijadikan hari libur nasional.
“Kita mengikuti keputusan nasional. Iya dong (libur), kalau semua wilayah libur kita mengikuti keputusan Presiden,” ucap Anies, di gedung Promotor Polda Metro Jaya, Senin (25/6/2018).
Menurutnya, banyak PNS Ibu Kota yang beridentitas di Luar Jakarta. Maka, bagi PNS DKI yang tinggal di daerah sedang menggelar pilkada serentak, maka sebaiknya menurut Anies dapat menggunakan hak pilihnya.
“Banyak juga pegawai di DKI, khususnya yang tinggalnya di wilayah yang ada Pilkada. Tentu mereka tidak boleh kehilangan hak pilihnya,” ujarnya.
Namun, pemerintah pusat masih belum mengeluarkan keputusan resmi berkaitan dengan libur saat pilkada serentak 2018.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan libur nasional saat penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 Juni mendatang.
Menteri Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan ada usulan yang diliburkan hanya 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak.
Namun, usulan lainnya menyebutkan sebaiknya libur nasional, karena pemilih tidak hanya berasal dari 171 daerah itu saja.
“Tadi baru diwacanakan. Nanti tentu butuh keputusan pemerintah, presiden dalam hal ini, mengapa nanti libur nasional diusulkan,” ucap Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/6)
Menurutnya, saat ini pihaknya memiliki dua opsi yang siap diajukan ke pemerintah mengenai wacana peliburan. Pertama dengan meliburkan 171 daerah yang tengah menggelar Pilkada Serentak 2018. Kedua, meliburkan seluruh provinsi di Indonesia.
“Tapi untuk usulan pertama, ada pertimbangan mobilitas pemilih yang tidak hanya di 171 daerah itu. Ada masyarakat atau pejabat yang tinggalnya di daerah lain, tapi di tempat domisili KTP-nya menyelenggarakan pilkada,” ujar Wiranto.
Wiranto menyampaikan, proses administrasi berupa penerbitan keputusan presiden (Keppres) masih diperlukan untuk secera resmi menetapkan 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.
Karena itu, pemerintah akan mengkaji masukan-masukan dari berbagai pihak terlebih dahulu, sebelum nantinya Presiden dengan kewenangannya membuat keputusan presiden (Keppres) soal libur pildaka.
“Secepatnya akan diputuskan. Sekarang juga saya bisa langsung menghadap Presiden membahas ini,” ujar Wiranto.
Hal ini mengacu pada aturan saat Pilkada 2015 dan 2017. Pada 15 Februari 2017 sempat ditetapkan sebagai hari libur nasional, karena masa pencoblosan Pilkada 2017.
“Pada Pilkada 2017 diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017, pada 15 Februari sebagai Hari Libur Nasional,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, kepada wartawan, Kamis (21/6).
Sebelumnya, Anies mengikuti video conference rapat analisa dan evaluasi (Anev) bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis, dan jajaran Dinas Perhubungan DKI.
Secara umum, Anev video conference terebut  juga diikuti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.
Baca Juga
Lihat juga...