Pelarangan Penggunaan GPS untuk Melindungi Masyarakat

Editor: Mahadeva WS

268

JAKARTA – Setiap bagian dari Undang-undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengandung unsur penindakan. Hal itu dilakukan atas dasar niatan pemerintah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang muncul dari kejadian kecelakaan di jalan raya. 

Hal itu disampaikan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit dalam keterangan sebagai ahli, pada sidang lanjutan uji materiil Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ terkait aturan penggunaan GPS dalam berkendara di jalan raya. Danang adalah saksi ahli yang dihadirkan oleh pemerintah.

“Aspek pencegahan menjadi elemen penting kesuksesan pemerintah sebagai penerima mandat undang-undang untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan,” kata Danang saat memberikan keterangan di sidang uji materil UU LLAJ di MK, Senin (25/6/2018).

Danang menjelaskan, terminologi pelarangan penggunaan telepon selama mengemudi telah diadopsi oleh undang-undang dan regulasi di lebih dari 30 negara. Bahkan di Portugal, disebutnya, penggunaan handsfree pada telepon seluler juga dilarang selama mengemudi kendaraan.  “Artinya, aktivasi dengan menggunakan suara pun dianggap merupakan distraksi yang dapat meningkatkan faktor risiko tabrakan atau kecelakaan,” tandasnya.

Proses penyusun undang-undang telah mendudukkan penggunaan telepon seluler sebagai faktor risiko dominan penyebab distraksi motorik visual dan audio saat berkendara. Keputusan penyusun undang-undang tersebut tepat dilakukan, karena sejalan dengan pertemuan berbagai riset global mengenai dampak penggunaan telepon seluler, serta undang-undang dan peraturan yang digunakan sebagai alat penegakan hukum di berbagai negara di dunia.

“Penggunaan telepon dengan segala fiturnya selama mengemudi yang menyebabkan teralihnya perhatian dalam waktu lebih lama dari waktu reaksi, seperti kami sampaikan tadi, menghadapi kejadian yang membahayakan,” sebutnya.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ. Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Pemohon beralasan bahwa frasa menggunakan telepon pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tersebut, sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas. Sehingga, tidak terjadi multitafsir dalam pemberlakuannya.

Baca Juga
Lihat juga...